Berita

Kanselir Jerman, Olaf Scholz/Net

Dunia

Kanselir Jerman Kritik Komentar Ngawur Elon Musk

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 14:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Komentar kontroversial Elon Musk tentang perpolitikan Jerman dikritisi oleh Kanselir Olaf Scholz. 

Miliarder pemilik SpaceX itu memang kerap menyerang beberapa pemimpin Eropa dan membuat heboh dunia dalam serangkaian unggahan di platform X. 

Musk bulan lalu menyebut Scholz sebagai orang bodoh yang tidak kompeten dan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier sebagai tiran anti demokrasi. 


Merespons ejekan tersebut, PM Scholz hanya meminta warga Jerman tetap fokus pada pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang dan tidak terpengaruh omongan ngawur Musk. 

“Di Jerman, semuanya berjalan sesuai keinginan warga negara kami dan bukan komentar tidak menentu dari seorang miliarder Amerika,” tegasnya dalam sebuah wawancara, seperti dimuat AFP pada Minggu, 5 Desember 2024. 

Dia juga menbantah tuduhan Musk, menggarisbawahi stabilitas demokrasi di Jerman. 

“Presiden Jerman bukanlah tiran antidemokrasi, dan Jerman adalah negara demokrasi yang kuat dan stabil, tidak peduli apa yang dikatakan Musk," 

Scholz mengatakan dukungan publik dari Musk untuk partai sayap kanan AfD jauh lebih bermasalah daripada penghinaan terhadap mereka. 

"AfD yang berada di posisi kedua setelah kubu konservatif, mendukung hubungan yang lebih erat dengan Rusia yang dipimpin Putin dan ingin melemahkan hubungan trans-Atlantik," kata Scholz.

Kanselir itu mengatakan bahwa ia telah bertemu Musk pada Maret 2022 saat pembukaan pabrik Tesla di negara bagian Brandenburg pada saat cabang AfD setempat memprotesnya.

Jerman bukan satu-satunya target Musk di Eropa, di mana banyak pemerintah sudah bergulat dengan kebangkitan populisme dan sayap kanan.

Minggu ini, ia menyerukan agar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dicopot dan mendesak pembebasan agitator Inggris yang ekstremis Tommy Robinson dari penjara.

Ia mengadakan pembicaraan pada bulan Desember dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, seorang tokoh terkemuka di sayap kanan radikal; menyebut Uni Eropa tidak demokratis; dan mencap hakim-hakim yang menganulir pemilihan presiden Rumania di tengah kecurigaan adanya campur tangan Rusia sebagai diktator.

Musk adalah pendukung setia Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, pemimpin paling sayap kanan di negara itu sejak 1945.

Menurut para ahli, inisiatif politik Musk terkait erat dengan kepentingan ekonominya.

"Bagi Musk dan Donald Trump, demokrasi, perdebatan, ketidaksepakatan, sistem kesejahteraan negara semuanya menghalangi bisnis," kata seorang profesor di Universitas York, Toronto, Ilan Kapoor.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya