Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Berikut Strategi Pemerintah Wujudkan Target Swasembada Garam

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Memasuki tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional. Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, membuat KKP optimis dapat mencapai target.

“Produksi garam rakyat kita sudah memiliki kualitas yang baik, kita bisa bersaing dengan negara lain, sehingga ke depan tidak perlu lagi impor,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu, 4 Januari 2025.

Sebagai langkah awal menuju swasembada, pemerintah menetapkan tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5 persen per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri. 


Rencana produksi dalam negeri tahun 2025 adalah 2,25 juta ton, jika ditambah sisa stok 836 ribu maka pasokan garam lokal sudah memenuhi 63 persen dari total kebutuhan. 

“Sisanya tentu menjadi peluang usaha yang besar dan menjanjikan bagi para produsen garam bahan baku, baik petambak garam rakyat maupun badan usaha,” terangnya.

KKP telah merancang program swasembada garam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk petambak garam, pemerintah daerah serta pelaku industri. Sebagai bagian dari rencana tersebut, KKP juga telah mengidentifikasi wilayah potensial pengembangan tambak garam, salah satunya Indramayu, Jawa Barat. 

Indramayu akan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur, pelatihan petambak, dan akses pembiayaan. Luas lahan produktif di Indramayu sendiri pada tahun 2024 sebesar 1.445,65 hektar dengan total produksi sebesar 135.891,10 ton (produktivitas 94 ton/hektar). Sementara stok saat ini sebesar 25.000 ton tersebar di 4 kecamatan Krangkeng, Losarang, Kandanghaur, dan Patrol.

Selain mengidentifikasi wilayah, KKP mendorong inovasi teknologi dalam proses produksi garam. Penggunaan metode geomembran, misalnya, telah terbukti meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan oleh petambak lokal.

Mulai tahun 2025, KKP akan melakukan terobosan berupa modelling ekstensifikasi tambak garam di Nusa Tenggara Timur dengan target 2.500 Ha menggunakan metode konvensional namun dilengkapi dengan penerapan mekanisasi panen, dan intensifikasi melalui modernisasi teknologi produksi garam dengan target 1.800 Ha melalui metode concentrated brine di 5 provinsi, termasuk Jawa Barat.

“Pada tahun 2024, produksi garam rakyat mencapai 2,04 juta ton, melebihi target produksi 2 juta ton. Ini menunjukkan bahwa program pengembangan tambak garam telah berjalan sesuai rencana,” pungkas Victor.

Maming yang merupakan salah satu petambak garam dari Kecamatan Krangkeng Indramayu, optimis bahwa produksi garam Indramayu mampu memenuhi harapan. 

“Dengan dukungan pemerintah, kami bisa meningkatkan hasil produksi kami hingga dua kali lipat. Teknologi yang ada saat ini sangat membantu dalam menjaga kualitas garam yang kami hasilkan,” ujar Maming.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung Gudang Garam Nasional di Kecamatan Krangkeng, Indramayu pekan lalu. Kunjungan tersebut untuk berdialog dengan pelaku usaha garam di sana membahas upaya pencapaian target swasembada garam di 2027.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya