Berita

Deklarasi Presidium Pejuang Bela Negara di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2025/Ist

Politik

Kembali ke UUD 1945 Asli Bagian dari Bela Negara

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perjuangan dalam mengembalikan UUD 1945 naskah asli terus menggelinding di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berbagai elemen masyarakat yang menghendaki kembali ke UUD 1945 asli bersatu membentuk Presidium Pejuang Bela Negara yang dideklarasikan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2025.

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan didapuk menjadi ketua presidium dalam upaya mengembalikan UUD 1945 asli dalam bingkai bela negara.


“Jadi bela negara ini ibarat bodi atau mobilnya dari berbagai perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk kembali kepada UUD 1945 asli. Kita turut membantu pemerintah dalam upaya bela negara. Kalau namanya bela negara semuanya harus terima,” ujar Jaya.

Menurut dia, langkah itu dibentuk mengingat adanya ancaman besar bagi NKRI di segala lini. Mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan.

“Ada bela negara karena ada ancaman. Bela Negara tidak hanya berbicara tentang ketahanan fisik dan militer, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,” jelasnya.

Fahri Lubis yang merupakan inisiator pembentukan presidium ini menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945 asli mutlak dilakukan guna menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.

“Ini merupakan wadah bersama seluruh elemen masyarakat atau bangsa untuk berjuang mengembalikan konstitusi kita yang sudah diubah melalui amandemen 2002. Ini merupakan Reformasi yang kebablasan,” tegas Fahri.

Ia berharap dengan terbentuknya presidium ini makin gencar dalam upaya mengembalikan konstitusi sekaligus wadah untuk menyatukan berbagai gerakan dengan visi yang sama.

“Kita nanti akan merumuskan untuk audiensi dengan MPR, DPR dan Presiden Prabowo, kita akan mendorong dan memberikan konsep soal kembali ke UUD 1945 asli demi menyelamatkan anak cucu kita,” pungkasnya.       

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya