Berita

Deklarasi Presidium Pejuang Bela Negara di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2025/Ist

Politik

Kembali ke UUD 1945 Asli Bagian dari Bela Negara

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perjuangan dalam mengembalikan UUD 1945 naskah asli terus menggelinding di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berbagai elemen masyarakat yang menghendaki kembali ke UUD 1945 asli bersatu membentuk Presidium Pejuang Bela Negara yang dideklarasikan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 4 Januari 2025.

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan didapuk menjadi ketua presidium dalam upaya mengembalikan UUD 1945 asli dalam bingkai bela negara.


“Jadi bela negara ini ibarat bodi atau mobilnya dari berbagai perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk kembali kepada UUD 1945 asli. Kita turut membantu pemerintah dalam upaya bela negara. Kalau namanya bela negara semuanya harus terima,” ujar Jaya.

Menurut dia, langkah itu dibentuk mengingat adanya ancaman besar bagi NKRI di segala lini. Mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan.

“Ada bela negara karena ada ancaman. Bela Negara tidak hanya berbicara tentang ketahanan fisik dan militer, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,” jelasnya.

Fahri Lubis yang merupakan inisiator pembentukan presidium ini menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945 asli mutlak dilakukan guna menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.

“Ini merupakan wadah bersama seluruh elemen masyarakat atau bangsa untuk berjuang mengembalikan konstitusi kita yang sudah diubah melalui amandemen 2002. Ini merupakan Reformasi yang kebablasan,” tegas Fahri.

Ia berharap dengan terbentuknya presidium ini makin gencar dalam upaya mengembalikan konstitusi sekaligus wadah untuk menyatukan berbagai gerakan dengan visi yang sama.

“Kita nanti akan merumuskan untuk audiensi dengan MPR, DPR dan Presiden Prabowo, kita akan mendorong dan memberikan konsep soal kembali ke UUD 1945 asli demi menyelamatkan anak cucu kita,” pungkasnya.       

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya