Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo/Net

Politik

Raja Juli Disemprot DPR: Menteri Tak Paham Filosofi Hutan

SABTU, 04 JANUARI 2025 | 15:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kena semprot anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo buntut rencana pengalihan lahan hutan seluas 20 juta hektare untuk ketahanan pangan.

Firman menilai, apa yang disampaikan Raja Juli mengindikasikan sang menteri tidak paham konsep dan fungsi hutan di Indonesia.

“Inilah akibat kalau menteri yang tidak paham tentang filosofi hutan dan kehutanan. Tolong para eselon I dan II agar mengingatkan menterinya," kritik Firman dalam keterangan tertulisnya, 4 Januari 2025.


Menurut politisi Golkar ini, kelestarian hutan penting dijaga di tengah ancaman perubahan iklim.

"Sekarang, ada niatan untuk melakukan alih fungsi hutan untuk menunjang ketahanan pangan, apalagi akan ditanam non tegakan seperti hortikultura, singkong, tebu, dan lain-lain. Memang tidak ada cara lain selain merusak hutan dan melakukan deforestasi?” lanjut Firman.

Ketua Dewan Pembina SOKSI ini menyadari, ada niat baik pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun cita-cita tersebut bisa diwujudkan dengan berbagai cara tanpa harus merusak hutan.

"Meningkatkan produksi pangan tidak harus selalu mengorbankan hutan. Ekstensifikasi bukan sebuah solusi, jangan selalu mencari jalan pintas dan malas berpikir untuk mencapai tujuan," tandasnya.

Menteri Raja Juli sebelumnya mengungkap rencana pemerintah untuk memanfaatkan lahan hutan cadangan seluas 20 juta hektare sebagai sumber ketahanan pangan.

"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja Juli, Senin, 30 Desember 2024 lalu.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya