Mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie menyebut tidak ada lagi perlintasan ke luar negeri atas nama Harun Masiku setelah sempat pergi dan masuk Indonesia pada 6 dan 7 Januari 2020.
Begitu yang disampaikan Ronny usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen DPP PDIP di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Januari 2025.
Ronny mengatakan, selama 5,5 jam diperiksa, dirinya ditanya sebanyak 22 pertanyaan dari tim penyidik. Pertanyaan tersebut seputar data perlintasan Harun Masiku pada 6-7 Januari 2020 di Bandara Soekarno-Hatta.
"Saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri. Dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas satu hari saja sudah kembali. Itu melalui Bandara Soekarno-Hatta," kata Ronny.
Ronny menyebut, pada saat perlintasan itu, belum ada permintaan pencegahan dari KPK. KPK baru mengirim permintaan pencegahan terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2020 atau 4 hari ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.
Setelah tanggal itu kata Ronny, tidak ada lagi data perlintasan Harun Masiku ke luar negeri.
"Tidak ada," pungkas Ronny.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio F.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
