Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi)/Net
Organized Crime dan Corruption Reporting Project (OCCRP) yang sempat memasukan nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar finalis pemimpin dunia terkorup, kini tak ditemukan lagi di situsnya.
Laporan yang membuat gempar bagi seluruh rakyat Indonesia itu tiba-tiba hilang dalam peredaran pada Kamis, 2 Januari 2025.
Kata kunci 'Joko Widodo' atau 'Jokowi' juga tak temukan dalam konten apapun. Hingga saat ini belum diketahui alasan OCCRP menghapus konten tersebut.
Tentu dengan dihapusnya nama Jokowi tersebut, lagi-lagi akan bikin geger di dalam negeri dengan munculnya banyak asumsi dari para politisi, aktivis, akademisi bahkan aparat penegak hukum di Indonesia. Namun berdasarkan penelusuran
RMOL, nama Jokowi masih ada di dalam kolom terpisah pada situs OCCRP.
Apalagi tudingan korupsi Jokowi juga dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang siap membuka dokumen kebusukan rezim Presiden Ketujuh RI tersebut.
Pada Selasa, 31 Desember 2024, OCCRP merilis daftar lima pemimpin dunia yang menjadi finalis terkorup. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu dari lima tokoh dunia yang mendapat nominasi terbanyak dari pembaca, jurnalis, juri, serta jaringan OCCRP secara global.
"Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; dan pebisnis India Gautam Adani," tulis laman resmi OCCRP.
Sedangkan tokoh yang dinobatkan sebagai "Corrupt Person of the Year" oleh OCCRP adalah Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dan kini melarikan diri ke Moskow, Rusia. Selama dua dekade berkuasa, Assad dinilai memimpin rezim yang otoriter dengan pembungkaman suara kritis dan penggunaan kekuatan negara.
Bagi pendukung Jokowi, hasil riset OCCRP menjadi bulan-bulanan dan sasaran tebak atas tudingan dasar keilmiahannya.
“Metodologi riset yang mereka gunakan apa, jika hanya jajak pendapat tidak bisa menjadi metode seseorang dapat dijustifikasi sebagai koruptor, kami menduga mitra OCCRP di Indonesia yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut seperti NGO dan sebagainya yang memang para pembenci Jokowi yang hanya bermaksud jahat," tegas Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 1 Januari 2025.
Ia meminta klarifikasi dari OCCRP yang telah dengan sengaja melakukan framing dan tuduhan terhadap Jokowi dengan dalih hasil riset tersebut. Padahal, kata Semar, riset tersebut sesungguhnya tidak memiliki bukti dan landasan apapun untuk dapat menyatakan seseorang itu terkorup.
"Rampai Nusantara meminta klarifikasi OCCRP yang telah menuding Jokowi tanpa dasar yang kuat dan semestinya, meminta OCCRP segera minta maaf dan memulihkan nama baik Jokowi," tambah Semar yang juga mantan aktivis 98 tersebut.
Semar juga menduga OCCRP mendapat sokongan dari lawan politik Jokowi di dalam negeri yang gerah dengan capaian dan prestasinya dengan memberikan data dan informasi salah.
"Ini bisa saja salah satu upaya framing jahat kekuatan politik dalam negeri, para barisan sakit hati yang belum bisa move on atas prestasi dan capaian Pak Jokowi dengan memberikan masukan pendapat kepada OCCRP yang tidak sesuai dengan realitasnya, terlihat sistematis ya serangan terhadap Pak Jokowi dan sekarang ini gunakan tangan lembaga asing agar publik dapat terpengaruh, padahal ini sangat lah tidak benar," bebernya.
OCCRP sendiri merupakan organisasi jurnalisme investigasi berbasis di Amsterdam, Belanda, yang berfokus pada isu kejahatan terorganisir dan korupsi global.
Dalam beraktivitas, OCCRP mendapat mendapatkan donasi dari enam donatur pemerintah, termasuk Amerika Serikat (AS), Perancis, dan Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi.
OCCRP mendapatkan sumbangan dana dari organisasi seperti The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, Ford Foundation, Founders Pledge, dan German Marshall Fund. Ada pula dari National Endowment for Democracy, Oak Foundation, Open Society Foundations, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, Golden Globe Foundation, serta European Union.
