Saleh Partaonan Daulay/Ist
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Amanat Nasional (PAN) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.
“PAN mendukung MK yang memutuskan menghapus Presidential Threshold (ambang batas) minimal 20 persen kursi DPR atau suara sah 25 persen nasional pada pemilu,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis 2 Januari 2025.
Saleh menyatakan, PAN telah lama ikut berjuang bersama komponen bangsa lainnya untuk menghapus PT tersebut.
“Dari sisi rasionalitas sederhana saja, penerapan PT itu sangat tidak adil. Ada banyak hak konstitusional warga negara yang diabaikan dan dikebiri,” kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Saleh menjelaskan, jika pemilu menggunakan PT itu dapat diartikan bahwa tidak semua warga negara punya hak untuk jadi presiden. Sehingga, hanya mereka yang memiliki dukungan politik besar yang bisa maju.
“Sementara, untuk mendapat dukungan politik seperti itu sangat sulit,” katanya.
Sebetulnya, kata Saleh, Indonesia punya banyak calon pemimpin nasional yang layak diandalkan. Mereka ada di kampus-kampus, bekerja sebagai profesional, aktivis ormas, NGO, dan lain-lain. Namun mereka ini tidak terpikir untuk maju sebagai capres atau cawapres. Sebab, mereka tidak memiliki modal dasar dan pengalaman menjadi pengurus partai politik.
Dengan keputusan MK tersebut, Saleh beranggapan bahwa semua pihak diharapkan dapat duduk bersama untuk merumuskan sistem pilpres kita ke depan.
“Yang jelas, kita harus mengupayakan agar seluruh rakyat punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan,” tuturnya.
Lebih jauh, Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN ini menyebut bahwa prinsip dasar dari demokrasi itu adalah persamaan hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Menurutnya, hal itu harus dimulai dari sistem regenerasi dan pergantian kepemimpinan di semua tingkatan.
“Ini kelihatan sederhana. Tetapi pasti membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menerapkannya,” ujarnya.
Atas dasar itu, bagi PAN, lanjut Saleh, sangat bersyukur dengan keputusan MK tersebut. Pihaknya berharap akan banyak capres dan cawapres yang muncul pada pesta demokrasi lima tahunan kelak.
“Dan tentu sedapat mungkin kami juga bermimpi untuk mendorong kader sendiri. Atau paling tidak, bekerjasama dan berkolaborasi dengan partai atau elemen bangsa lainnya,” tuturnya.
"Terakhir, ya kami mengucapkan terima kasih kepada MK yang telah mengambil keputusan ini. Ini adalah keputusan yang sangat populis yang didukung oleh masyarakat,” demikian Saleh.
