Berita

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Ist

Politik

PPN 12 Persen Barang Mewah Bukti Prabowo Pro Rakyat

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang hanya diberlakukan untuk barang mewah menjadi bukti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpihak kepada masyarakat kecil. 

"Presiden Prabowo membuktikan bahwa kepentingan rakyat nomor satu. Tidak ada kenaikan PPN kecuali hanya terbatas untuk barang-barang super mewah," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Kamis, 2 Januari 2025.

Jazuli pun memastikan akan mengawal PPN 12 hanya menyasar barang super mewah seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah apartemen kondominium mewah dengan harga di atas Rp30 miliar hingga kendaraan mewah.


"Presiden tegas menggarisbawahi berulang bahwa kenaikan hanya untuk barang jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11 persen golongan masyarakat mampu," jelasnya.

Di samping itu, PKS juga akan mengawal paket stimulus sebagaimana diumumkan pemerintah senilai Rp38,6 triliun, bantuan beras kepada 16 juta penerima, diskon 50 persen listrik, pembiayaan Industri padat karya, hingga insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja bergaji maksimal Rp10juta per bulan.

"Jadi jelas semua kebutuhan rakyat banyak tidak ada kenaikan. Presiden Prabowo terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat," tutup Jazuli.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya