Berita

Dua mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Anies-Ahok Bersatu jadi Simbol Oposisi

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 15:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keakraban dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memunculkan sejumlah pertanyaan. Bahkan ada yang menilai hal itu menjadi simbol dari kebangkitan para oposisi. 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan, hubungan dua tokoh yang bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu kini mulai mencair. Sehingga, tak menutup kemungkinan kalau keduanya bakal melakukan pidato politik bersama untuk merespons sejumlah isu yang hangat belakangan ini. 

Mengingat, Anies dan Ahok kompak menyebut bakal memberikan “kejutan” usai menghadiri acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta pada Selasa 31 Desember 2024 kemarin. 


Jamiluddin mengatakan, pidato politik itu bisa mencakup berbagai isu penting, termasuk Pilkada melalui DPRD, pengembalian pada UUD 1945, kebijakan PPN 12 persen, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Isu-isu tersebut bisa jadi menjadi topik utama bila Anies dan Ahok melakukan pidato politik bersama,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 2 Januari 2024. 

Selain itu, Jamiluddin juga mencatat kemungkinan kedua tokoh ini akan membahas isu-isu terkait penanganan pelanggaran HAM dan bahkan isu sensitif mengenai pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pascapensiun. 

“Anies dan Ahok menyampaikan hal itu bisa jadi sebagai awal mendeklarasikan sebagai simbol oposisi. Mereka ingin menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini,” tuturnya.

Langkah tersebut, lanjut Jamiluddin, berpotensi besar terjadi karena kondisi oposisi di Indonesia saat ini dianggap lemah, di mana hanya PDIP yang berada di luar pemerintahan. 

Anies dan Ahok, jika dapat memposisikan diri sebagai oposisi nonparlemen, akan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan kontrol terhadap pemerintah. Ini, menurut Jamiluddin, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

“Bahkan tak menutup kemungkinan peran oposisi itu mereka ambil untuk persiapan Pilpres 2029. Bisa saja dua sosok itu akan berpasangan pada Pilpres 2029,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya