Berita

Dua mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Anies-Ahok Bersatu jadi Simbol Oposisi

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 15:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keakraban dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memunculkan sejumlah pertanyaan. Bahkan ada yang menilai hal itu menjadi simbol dari kebangkitan para oposisi. 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan, hubungan dua tokoh yang bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu kini mulai mencair. Sehingga, tak menutup kemungkinan kalau keduanya bakal melakukan pidato politik bersama untuk merespons sejumlah isu yang hangat belakangan ini. 

Mengingat, Anies dan Ahok kompak menyebut bakal memberikan “kejutan” usai menghadiri acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta pada Selasa 31 Desember 2024 kemarin. 

Jamiluddin mengatakan, pidato politik itu bisa mencakup berbagai isu penting, termasuk Pilkada melalui DPRD, pengembalian pada UUD 1945, kebijakan PPN 12 persen, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Isu-isu tersebut bisa jadi menjadi topik utama bila Anies dan Ahok melakukan pidato politik bersama,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 2 Januari 2024. 

Selain itu, Jamiluddin juga mencatat kemungkinan kedua tokoh ini akan membahas isu-isu terkait penanganan pelanggaran HAM dan bahkan isu sensitif mengenai pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pascapensiun. 

“Anies dan Ahok menyampaikan hal itu bisa jadi sebagai awal mendeklarasikan sebagai simbol oposisi. Mereka ingin menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini,” tuturnya.

Langkah tersebut, lanjut Jamiluddin, berpotensi besar terjadi karena kondisi oposisi di Indonesia saat ini dianggap lemah, di mana hanya PDIP yang berada di luar pemerintahan. 

Anies dan Ahok, jika dapat memposisikan diri sebagai oposisi nonparlemen, akan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan kontrol terhadap pemerintah. Ini, menurut Jamiluddin, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

“Bahkan tak menutup kemungkinan peran oposisi itu mereka ambil untuk persiapan Pilpres 2029. Bisa saja dua sosok itu akan berpasangan pada Pilpres 2029,” pungkasnya.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya