Berita

Dua mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Anies-Ahok Bersatu jadi Simbol Oposisi

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 15:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keakraban dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memunculkan sejumlah pertanyaan. Bahkan ada yang menilai hal itu menjadi simbol dari kebangkitan para oposisi. 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan, hubungan dua tokoh yang bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu kini mulai mencair. Sehingga, tak menutup kemungkinan kalau keduanya bakal melakukan pidato politik bersama untuk merespons sejumlah isu yang hangat belakangan ini. 

Mengingat, Anies dan Ahok kompak menyebut bakal memberikan “kejutan” usai menghadiri acara Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota Jakarta pada Selasa 31 Desember 2024 kemarin. 


Jamiluddin mengatakan, pidato politik itu bisa mencakup berbagai isu penting, termasuk Pilkada melalui DPRD, pengembalian pada UUD 1945, kebijakan PPN 12 persen, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Isu-isu tersebut bisa jadi menjadi topik utama bila Anies dan Ahok melakukan pidato politik bersama,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 2 Januari 2024. 

Selain itu, Jamiluddin juga mencatat kemungkinan kedua tokoh ini akan membahas isu-isu terkait penanganan pelanggaran HAM dan bahkan isu sensitif mengenai pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pascapensiun. 

“Anies dan Ahok menyampaikan hal itu bisa jadi sebagai awal mendeklarasikan sebagai simbol oposisi. Mereka ingin menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini,” tuturnya.

Langkah tersebut, lanjut Jamiluddin, berpotensi besar terjadi karena kondisi oposisi di Indonesia saat ini dianggap lemah, di mana hanya PDIP yang berada di luar pemerintahan. 

Anies dan Ahok, jika dapat memposisikan diri sebagai oposisi nonparlemen, akan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan kontrol terhadap pemerintah. Ini, menurut Jamiluddin, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

“Bahkan tak menutup kemungkinan peran oposisi itu mereka ambil untuk persiapan Pilpres 2029. Bisa saja dua sosok itu akan berpasangan pada Pilpres 2029,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Tumbuhkan Mimpi Puluhan Anak Nelayan Cilincing Lewat Nobar Film

Senin, 14 September 2026 | 03:18

Sejumlah Alutsista TNI Gercep Sisir Korban KM Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 02:55

Kesehatan di Tepi Republik

Senin, 14 September 2026 | 02:29

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Bukti Kepercayaan Dunia Usaha Terus Menguat

Senin, 14 September 2026 | 01:54

Terpilih jadi Ketum HPK Kosgoro 1957, Eric Hermawan Langsung Tancap Gas Konsolidasi

Senin, 14 September 2026 | 01:24

Abu Vulkanik Berbahaya bagi Air dan Ikan, Begini Penjelasannya

Senin, 14 September 2026 | 00:55

KDM Dinilai Lebih Utamakan Pencitraan Ketimbang Solusi Defisit APBD Jabar

Senin, 14 September 2026 | 00:33

Menuju HUT ke-81, Panglima TNI Buka Rangkaian 72 Lomba Open Turnamen

Senin, 14 September 2026 | 00:11

SOKSI Siap Tempuh Jalur Hukum Gugat 'Bocor Alus Tempo'

Minggu, 13 September 2026 | 23:48

Asta Cita, Zakat, dan Jalan Baru Mengentaskan Kemiskinan

Minggu, 13 September 2026 | 23:24

Selengkapnya