Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Ahmad Yani Curiga PDIP di Balik Kegaduhan Survei OCCRP

RABU, 01 JANUARI 2025 | 22:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar tokoh dunia yang terlibat dalam kejahatan terorganisir dan korupsi untuk tahun 2024 menjadi diskursus hangat.

Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar (KKPG) Ahmad Yani Panjaitan memandang hasil survei itu tidak lebih dari fitnah dan propaganda  tanpa didasari data yang akurat.

"Sampai detik ini belum ada satu laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 itu, tapi mengapa OCCRP bisa membuat rilis itu?" ujar Ahmad Yani kepada wartawan, Senin 1 Desember 2024.


Koordinator Koalisi 40 ormas pemuda untuk Jokowi atau Kopi Jokja ini juga menduga bahwa survei ini berkaitan dengan serangan elite-elite PDIP yang sedang disorot karena berbagai dugaan kasus kasus korupsi.

"Saya menduga case ini hampir mirip dengan UU nomor 7/2021 tentang pajak yang awalnya dimotori oleh PDIP sehingga PPN jadi naik menjadi 12 persen, tapi yang dikambing hitamkan Pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Ahmad Yani mengatakan, PDIP sebagai pengusung utama Jokowi saat menjadi presiden, telah banyak menunggangi kekuasaan untuk mencari keuntungan.

"Contoh saja atas dugaan keterlibatan menantu Ketum PDIP inisial HH di proyek BTS Bhakti Kominfo, juga atas dugaan setoran judi online,"  tuturnya.

"Jadi wajar jika kita menduga kuat hasil OCCRP ini adalah pesanan dari PDIP yang berupaya mendiskreditkan dan mengkambinghitamkan mantan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya