Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mencoreng Nama Bangsa!

RABU, 01 JANUARI 2025 | 14:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, mencuat dalam nominasi Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Nominasi ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, yang mengkritisi dampaknya terhadap citra bangsa.

Henri mengatakan, OCCRP telah merilis daftar tokoh-tokoh terkorup di dunia selama lebih dari 10 tahun. Lembaga ini berbasis di Belanda dan memiliki reputasi yang diakui internasional.


"Jadi jangan disalahkan lembaga internasionalnya yang sudah bereputasi dan dipercaya dunia. Jangan pula lalu menyalahkan media yang memberitakan fakta, apalagi menyalahkan warga negara yang ikut menyuarakan keprihatinan atas buruknya pemimpin bangsanya," katanya lewat akun X miliknya, Rabu 1 Januari 2025.

Menurutnya, pengumuman ini mencerminkan realitas pahit tentang kepemimpinan dan dinasti politik Jokowi. Berita buruk ini telah mencoreng nama bangsa, namun fakta ini harus diterima sebagai bahan introspeksi, bukan justru disangkal atau ditutupi.

Henri juga menyoroti kritik tajam masyarakat internasional terhadap perilaku Jokowi dan keluarganya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

“Kalau orang asing saja kritis pada perilaku Jokowi dan keluarga yang dianggap korup, bagaimana dengan kita rakyat Indonesia yang lebih dekat dan menyaksikan korban kebohongannya?" tanya Henri.

Sebagai salah satu negara dengan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, keterlibatan nama presiden dalam nominasi semacam ini bisa memengaruhi kepercayaan internasional terhadap pemerintah dan institusi di Indonesia.

Henri menegaskan pentingnya sikap kritis dari masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan dinasti politik yang dinilai merugikan negara. 

“Saya jadi makin yakin untuk terus mengkritisi apa yang dilakukan oleh dinasti Jokowi pada negeri ini," pungkasnya.



Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya