Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Diskon Listrik 50 Persen Tetap Berlaku meski PPN Batal Naik

RABU, 01 JANUARI 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif listrik rumah tangga tetap akan mendapatkan pemotongan atau diskon dari pemerintah, meskipun pajak pertambahan nilai (PPN) batal dinaikkan menjadi 12 persen. 

Hal tersebut diungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui akun Instagram pribadinya, pada Selasa 31 Desember 2024.

"Seluruh paket stimulus untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) tanggal 16 Desember 2024 tetap berlaku," tulis Sri Mulyani dikutip RMOL, Rabu 1 Januari 2025.


Dia menyebutkan, stimulus ekonomi bagi masyarakat akan diberlakukan selama dua bulan ke depan, termasuk untuk konsumen listrik dengan daya tertentu. 

"Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA (volt ampere) atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025," urainya. 

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan insentif fiskal lainnya yang dapat diterima masyarakat selama periode yang sama. 

"Yaitu bantuan beras 10 kg per bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), PPh (pajak penghasilan) final 0,5 persen dari omzet dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dengan omset di bawah Rp500juta/tahun dibebaskan PPh," papar Sri Mulyani. 

"PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan.? Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5 persen. Bantuan sebesar 50 persen," sambungnya. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan subsidi untuk asuransi keselamatan pekerja dan juga pemilik kendaraan bermotor juga diberikan pemerintah. 

"Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. Kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Insentif kendaraan mobil listrik dan pembelian rumah," katanya. 

"Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat," demikian Sri Mulyani.



Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya