Berita

Analis sosial politik, Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

Baik Bagi Pemerintahan Prabowo, Ubedilah Minta Hasto Berani Ungkap Kebobrokan Rezim Jokowi

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 19:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didesak untuk mengeluarkan seluruh data kebobrokan rezim Joko Widodo. Hal ini semata-mata untuk membangkitkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menurut analis sosial politik, Ubedilah Badrun, jika pemerintahan saat ini fokus memberantas korupsi, maka langkah Hasto untuk mengungkap tindak pidana korupsi perlu didukung.

“Karena itu (pemberantasan korupsi) menjadi agenda penting dari pemerintahan baru, memberantas kasus korupsi yang merajalela itu, ini episode baru. Jadi akan membangkitkan kepercayaan publik kepada pemerintahan baru,” ujar Ubedillah Badrun ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.


Ubedilah mengatakan, rekaman-rekaman yang dimiliki Hasto adalah terkait kebusukan rezim Joko Widodo.

“Saya kira di antaranya itu, korupsi elite di masa itu. Jokowi dll,” ucap dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. 

Ia pun berharap Hasto berani mengungkapkan hal itu agar publik melihat pemerintahan Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi.

“Dan saya berharap, yang Hasto mengungkapkan satu persatu, bagaimana video-video yang menggambarkan skenario kejahatan rezim sebelumnya, termasuk juga KKN dan sebagainya. Saya kira itu,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya