KPK Sita Aset Rp1,2 Triliun di Kasus Korupsi ASDP

Aset senilai Rp1,2 triliun disita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari perkara dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sejak Oktober-Desember 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan sebanyak 23 bidang.

"Dengan nilai estimasi penyitaan sebesar kurang lebih Rp1,2 triliun," kata Tessa, Selasa sore, 31 Desember 2024.

Aset tanah dan bangunan sebanyak 23 itu tersebar di beberapa wilayah, yakni di Bogor 2 bidang, Jakarta 7 bidang, dan di Jawa Timur 14 bidang.

Proses penyidikan dugaan korupsi ini sudah berlangsung sejak 11 Juli 2024. Perhitungan awal, korupsi ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.

Dalam proses penyidikan itu, KPK telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berkaitan perkara.

KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka.

Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas 4 tersangka, para tersangka tersebut secara sendirinya telah mendeklarasikan diri sebagai tersangka melalui gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam gugatan praperadilan melawan KPK itu, keempat tersangka kalah, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara Grup, Adjie; Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi; Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono; dan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP, Muhammad Yusuf Hadi.