Menteri PKP Minta Menkeu Segera Cairkan Anggaran FLPP 2025

Pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2025 diharapkan bisa dipercepat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan ini. 

“Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, dikutip Selasa 31 Desember 2024. 

Permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidi ready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.

Mengacu pada data SiKumbang BP Tapera per 30 Desember 2024, total ready stock rumah subsidi mencapai 50.772 unit, dengan 14.966 unit sudah dipesan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 23.752 unit atau 46,78 persen adalah hasil pembangunan anggota Real Estate Indonesia (REI) di berbagai daerah. 

Maruarar Sirait berharap regulasi terkait FLPP 2025 bisa segera keluar agar rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) segera terdistribusi.

Kemenkeu telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,2 triliun untuk membiayai 220.000 unit rumah melalui skema FLPP di 2025. Namun, angka ini masih di bawah usulan Kementerian PMK dan asosiasi pengembang yang menargetkan kuota 300.000 hingga 500.000 unit rumah.