PT Waskita Karya (Persero) Tbk/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menetapkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tersangka korporasi jika ditemukan bukti-bukti keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau Shelter Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini tim penyidik masih fokus mendalami peran-peran dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan.
"Untuk korporasinya juga sedang kita perdalam, apakah memang benar-benar korporasi itu digunakan untuk-sebagai alat melakukan tindak pidana korupsi," kata Asep seperti dikutip RMOL Selasa, 31 Desember 2024.
Asep memastikan, KPK tidak akan segan-segan menetapkan PT Waskita Karya sebagai tersangka korporasi jika memang benar ditemukan keterlibatan PT Waskita Karya.
"Jika memang itu terjadi, kita akan korporasikan tentunya," pungkas Asep.
Pada Senin, 30 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan dan menahan 2 tersangka dalam perkara ini. Keduanya adalah, Agus Herijanto selaku Kepala Proyek Waskita Karya, dan Aprialely Nirmala selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
Korupsi ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18.486.700.654 (Rp18,48 miliar). Proyek ini dimenangkan PT Waskita Karya dengan nilai penawaran Rp19.602.100.000 (Rp19,6 miliar).
Berdasarkan hasil penilaian fisik tim ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) atas bangunan TES NTB, didapatkan 4 temuan, yakni pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya bangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap tsunami harus diwujudkan pada 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami, karena adanya kegagalan bangunan.
Selanjutnya, tim ahli ITB juga menemukan bahwa gedung TES Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain yang menjadi rujukan dalam perencanaan, gedung TES Lombok sejak diselesaikan pembangunannya pada 2014 belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan gedung TES Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dimanfaatkan pada kondisinya saat ini.
