Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Pimpinan DPR RI Yakin Inflasi Terkendali Meski PPN Naik

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 22:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Inflasi diyakini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bakal terkendali meskipun pemerintah menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 persen di tahun depan.

Pimpinan DPR koordinator bidang ekonomi dan keuangan tersebut mengatakan inflasi akan terkendali di kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 5 persen meskipun ada kenaikan PPN.

“Ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2025,” kata Adies Kadir kepada wartawan, Senin, 30 Desember 2024.


Legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kebijakan ini sudah tepat. Sebab, pemerintah harus menaati amanat UU, meski tetap juga memperhatikan kondisi ekonomi dan kesulitan masyarakat.     

“Dan pemberlakuan PPN 12 persen secara selektif pada barang-barang kategori mewah merupakan win-win solution bagi semua pihak," katanya.

Adies pun mendukung upaya Pemerintah yang memberikan berbagai macam insentif bagi masyarakat sebagai stimulus atas kenaikan PPN.

“Skema yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan juga memiliki semangat keberpihakan yang sama, karena kenaikan PPN akan disertai dengan berbagai macam insentif bagi masyarakat,” tutup Adies.

Insentif tersebut antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, jaminan kehilangan pekerjaan bagi yang terkena PHK, dan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan.    

Sementara bagi pelaku UMKM, akan ada pembebasan PPh untuk omzet di bawah Rp 500 juta. Lalu bagi pengusaha juga akan ada subsidi bunga 5% untuk sektor tekstil, hingga bantuan bahan pangan bagi masyarakat kategori miskin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya