Berita

Mahasiwa berorasi menolak kenaikan PPN 12 Persen di Ruang Paripurna DPRD Sumut/Ist

Nusantara

Tolak PPN 12 Persen, Mahasiswa Duduki Ruang Paripurna DPRD Sumut

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 21:46 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penolakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025 mendapat protes dari mahasiswa di Sumatera Utara. Mereka berunjuk rasa hingga ke ruang paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin, 30 Desember 2024.

Awalnya massa melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sumut sambil membentangkan spanduk berisi penolakan PPN 12 persen. Spanduk tersebut bertulisan "Pajak Dinaikan, Koruptor Dimaafkan dan Pejabat Dimewahkan."

Setelah itu, massa merangsek masuk ke gedung DPRD Sumut dengan menerobos gerbang. Kedatangan mereka sempat diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Salman Alfarisi. Namun, mahasiswa menolak bernegosiasi dan meminta semua anggota fraksi di DPRD Sumut hadir untuk berdiskusi tentang kenaikan PPN 12 persen tersebut.


“Kami ingin semua anggota fraksi menemui kami. Mereka adalah perwakilan rakyat, tak seharusnya mereka abai dengan penderitaan rakyat," ujar Khairul Fahmi

Meski berorasi hingga ke ruang paripurna, namun aksi ini tetap berjalan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Presiden RI Prabowo Subianto segera membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

“Kami meminta Presiden membatalkan kebaikan PPN 12 persen. Ini demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," tegas Khairul.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya