Berita

Ketua Umum EN-LMND, Muhammad Asrul./Ist

Politik

LMND Desak Prabowo Terbitkan PP atau Perppu Pembatalan PPN 12 Persen

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 20:27 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Harga kebutuhan pokok dan jasa mulai beranjak naik jelang tahun baru yang juga dibareng dengan rencana kenaikan PPN 12 persen mulai dirasakan masyarakat.

Bahasan itu yang dibahas Eksekutif Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) saat diskusi publik dengan tema "PPN 12 persen: Rakyat Menjerit, Saatnya PP Penundaan Terbit". Kegiatan diskusi dilaksanakan di Kantor EN-LMND Jl. Tebet Dalam No 1F pada Minggu, 29 Desember 2024.

"Sekarang harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Rakyat mulai mengeluh akibat harga-harga yang makin mahal. Wacana kenaikan ppn 12 persen mengecualikan kebutuhan bahan pokok berbanding terbalik dengan realitas pasar yang mengalami peningkatan harga-harga secara menyeluruh," kata Ketua Umum EN-LMND, Muhammad Asrul dalam keterangan resmi yang diterima pada, Senin, 30 Desember 2024.


"Disisi lain terjadi banyak PHK karena perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian & beberapa gulung tikar. sementara anak muda kesusahan mencari pekerjaan," sambungnya.

Melihat kondisi rakyat, Asrul berharap Presiden Prabowo menunda keinginannya untuk menaikkan ppn per 1 januari 2025 dengan menerbitkan PP penundaan. 

Dalam diksusi ini turut hadir narasumber Gede Sandra (Ekonom), Arif Nurul Imam (Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, dan Muhammad Arifin (Wasekjend Ideologi EN-LMND) serta dihadiri oleh LMND Se-jabodetabek.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya