Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Asosiasi Penerbangan Komplain Pajak dan Bea Masuk Pesawat Lebih Tinggi Dibanding Transportasi Lain

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 16:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Industri penerbangan Indonesia mengeluhkan tingginya harga transportasi udara di dalam negeri.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mengatakan  transportasi udara dikenakan pajak dan bea masuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan moda transportasi umum lainnya di darat dan laut.

Dalam Catatan Penerbangan Akhir Tahun 2024, INACA mengungkapkan bahwa transportasi udara banyak terkena pajak dan bea masuk yang lebih besar, sementara transportasi darat dan laut justru mendapat relaksasi pajak.


"Saat ini transportasi udara dikenakan berbagai pajak dan bea masuk, tidak seperti transportasi umum di darat dan lautan yang mendapatkan relaksasi pajak dan bea masuk," kata asosiasi itu dalam keterangan yang diterima pada Senin 30 Desember 2024.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengingatkan pemerintah untuk menetapkan posisi yang jelas mengenai status bisnis penerbangan, terutama setelah adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang-barang mewah. 

"(Kami meminta) kebijakan yang tegas dari pemerintah terkait posisi bisnis penerbangan apakah termasuk barang mewah atau sebaliknya termasuk barang kebutuhan pokok transportasi umum bagi masyarakat. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pajak yang dikenakan dan akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk harga tiket," tuturnya.

Selain itu, INACA meminta agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap industri penerbangan yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, karena transportasi udara memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat Indonesia.

"Transportasi udara sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang wilayahnya berbentuk kepulauan, baik untuk melancarkan pergerakan orang maupun barang ke seluruh pelosok tanah air sehingga mempunyai multiplier effect besar terhadap perekonomian nasional," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya