Ketua DPP PDIP, Said Abdullah/RMOL
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bertujuan untuk menunjang berbagai program strategis yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, program-program Presiden Prabowo selaras dengan visi PDIP dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendorong terciptanya layanan kesehatan yang inklusif.
Maka dari itu, PDIP memandang kenaikan PPN bisa mendanai berbagai program strategis yang berbasis pada anggaran negara. Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan lumbung pangan nasional.
Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih luas, tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin.
“Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelas Said dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Desember 2024.
Said juga menyoroti pentingnya subsidi untuk transportasi umum, khususnya moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar. Termasuk subsidi perumahan bagi kelompok menengah bawah, terutama untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.
Selain itu, Said mendorong pemerintah meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.
“Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” tutup Said.
