KETIKA menutup tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025, sebagian besar elemen masyarakat telah menyadari bahwa kinerja perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja, dan telah berdampak negatif bagi kehidupan banyak orang.
Untuk meminimalisir tekanan terhadap dinamika kehidupan masyarakat, pemerintah di tahun 2025 diharapkan membuat skala prioritas yang berpijak pada kehendak baik menanggapi aspirasi masyarakat.
Ragam masalah yang mengemuka sepanjang 2024 sudah sangat jelas. Terutama, masalah yang berkait langsung dengan menurunnya aspek kesejahteraan banyak komunitas, yang ditandai dengan berkurangnya kelas menengah dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang menganggur. Oleh dampak negatif faktor eksternal terhadap Indonesia, tahun 2025 pun belum tentu lebih baik. Dinamika global masih belum kondusif. Bahkan, , menjelang berakhirnya 2024, telah bermunculan benih-benih masalah baru yang diperkirakan akan mengeskalasi ketidakpastian dunia sepanjang tahun 2025.
Jatuhnya rezim Bashar Assad di Suriah telah memunculkan perkiraan tentang berubahnya peta kekuatan di Timur Tengah. Sebelumnya, Suriah bersama Assad dilihat sebagai poros strategis bagi Iran membangun jaringan kekuatan di kawasan untuk melawan Israel dan membendung pengaruh Amerika Serikat (AS). Selain itu. perang Rusia-Ukraina yang tak berkesudahan tetap menjadi faktor yang ikut memengaruhi ketidakpastian global.
Dan, sebagaimana sudah menjadi pemahaman bersama, ketidakpastian global yang tereskalasi selalu memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Harga minyak yang naik akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan, karena berkonsekuensi pada membengkaknya nilai belanja atau impor bahan bakar minyak (BBM). Rantai pasok global yang terganggu akibat perang bisa menjadi penyebab naiknya harga komoditas strategis lainnya, termasuk bahan pangan seperti beras.
Untuk meminimalisir ekses ketidakpastian global itu, pemerintah dengan segala kewenangannya diharapkan memandu masyarakat dan komunitas pebisnis untuk mencari jalan keluar dari ragam masalah yang telah mengemuka sepanjang tahun 2024.
Sebagian masalah diyakini bisa diatasi dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi dalam negeri, baik dari sektor industri maupun sektor pertanian dan tanaman pangan lainnya. Dilandasi kemauan baik dan keberanian, pemanfaatan potensi dalam negeri pasti bisa diwujudnyatakan.
Misalnya, dimulai dengan melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang dijual dengan harga dumping. Kemudian memberi ruang bagi sektor industri untuk bangkit dan hidup kompetitif di negara sendiri.
Apalagi, sektor manufaktur dalam negeri diketahui mampu memenuhi permintaan ragam kebutuhan untuk lebih dari 280 juta jiwa konsumen dalam negeri. Jika pemerintah memproteksi dan memandu kebangkitan sektor industri dan sektor pertanian, niscaya akan tercipta jutaan lapangan kerja baru.
Di antara begitu banyak keinginan yang akan dikerjakan dan diwujudkan, sangat penting bagi pemerintah untuk lebih mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat tentang perbaikan kesejahteraan demi kebaikan bersama. Dengan kondisi kekuangan negara yang terkesan begitu terbatas, memrioritaskan dan mengedepankan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat jauh lebih strategis demi terjaganya stabilitas nasional dan ketertiban umum.
Karena itu, sangat penting bagi pemerintah, khususnya para menteri, untuk menyimak dan memaknai data maupun indikator ekonomi yang telah bertebaran di ruang publik.
Di penghujung tahun ini, terus bermunculan ragam data yang mengonfirmasi fakta bahwa perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Terbaru, data resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan bahwa untuk sepanjang 2024 ini saja, sekitar 80.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, sekitar 60 perusahaan juga berpotensi melakukan PHK. Data Kemenaker itu menjadi pembenaran informasi tentang gelombang PHK yang berkelanjutan. Langkah PHK paling banyak terjadi di sektor industri manufaktur, sektor pengolahan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Memperkuat data Kemenaker itu, sangat relevan juga untuk menyimak data dan kecenderungan tentang perkembangan beberapa entitas bisnis. Misalnya, Pizza Hut telah menutup puluhan gerai. Jika pada September 2023 Pizza Hut masih mengoperasikan 615 gerai, pada kuartal III 2024, tersisa 595 gerai yang beroperasi. KFC, restoran waralaba lainnya yang dikelola PT Fast Food Indonesia, juga telah menutup puluhan gerai. Per Desember 2023, jumlah gerai masih 762. Namun, per 30 september 2024, sisa 715 gerai yang masih beroperasi.
Jaringan Alfamart juga sudah menutup 400 toko di sepanjang 2024 karena lonjakan harga sewa toko dan menurunnya daya beli masyarakat. Sedangkan Matahari departmen store berancang-ancang untuk menutup 13 gerai. Kecenderungan ini berkonsekuensi pada bertambahnya pengangguran.
Juga ditegaskan bahwa penyebab PHK berkelanjutan adalah menurunnya daya beli masyarakat, terus melemahnya kinerja industri manufaktur dan banjir produk impor di pasar dalam negeri. Tentang melemahnya daya beli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga per kuartal III-2024 tumbuh 4,91 persen. Angka ini mencerminkan penurunan konsumsi rumah tangga, jika dibandingkan dengan kuartal III-2023 yang tumbuh 5,06 persen, maupun kuartal II-2024 yang tumbuh 4,93 persen.
Dalam situasi yang serba tidak mengenakan itu, apa yang paling diharapkan dari pemerintah telah disuarakan dengan lantang oleh para pekerja PT Sri Isman Rejeki (Sritex). Ribuan pekerja Sritex, pada Jumat 27 Desember 2024, mengikuti kegiatan doa bersama yang digelar di lapangan serba guna kompleks Sritex, Sukoharjo. Kegiatan doa oleh pekerja itu mengusung tajuk "Keselamatan, Kebangkitan dan Kejayaan Sritex". Mengenakan pakaian serba putih, ribuan pekerja itu juga membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Kami Pak Prabowo" dan "Terimakasih Presidenku Pak Prabowo".
Ribuan pekerja Sritex itu juga mempersiapkan agenda berikutnya, yakni menggelar aksi di Jakarta untuk memperjuangkan kelangsungan operasional perusahaan dan nasib pekerja. Aksi yang direncanakan melibatkan 10 ribu buruh itu akan berlangsung di beberapa lokasi strategis, termasuk Mahkamah Agung (MA), Kantor Presiden, dan sejumlah kementerian terkait.
Juga pada Jumat 27 Desember 2024 di Jakarta, mahasiswa menggelar demo menyuarakan aspirasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Demonstrasi di sekitar Patung Arjuna Wijaya di kawasan Gambir itu diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Massa aksi mengenakan almamater, membawa bendera identitas kampus seperti BEM UNJ, KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif. Mereka juga membawa poster berisi sejumlah tuntutan.
Doa dan harapan pekerja Sritex di Sukoharjo, maupun aspirasi yang disuarakan oleh BEM SI dalam demonstrasi di Jakarta, sudah mewakili perasaan dan aspirasi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tentu saja semua elemen masyarakat menunggu dan mengharapkan adanya tanggapan yang solutif dari pemerintah. Di tahun 2025, pemerintah diharapkan membuat skala prioritas yang berpijak pada kehendak baik untuk menanggapi aspirasi masyarakat.
Tahun 2024, Indonesia telah sukses menyelenggarakan pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan sukses pula menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Peralihan kepala pemerintahan dan kepemimpinan nasional pun berjalan mulus.
Idealnya, di tahun 2025, Indonesia pun mau berketetapan untuk mencatat sukses dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang ekonomi. Kalau di tahun-tahun terakhir telah begitu banyak energi yang terkuras untuk pencapaian tujuan politik, kini waktu menggunakan energi bersama bagi pembenahan ekonomi nasional.
Selamat Tahun Baru 2025.
*Penulis adalah Anggota DPR RI
