KATA pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi sebuah kemajuan. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan bermasyarakat.
Selain itu kata pembangunan juga diartikan sebagai kemajuan dari sebuah negara, karena pembangunan merupakan manifestasi dari suatu perubahan menuju kearah yang lebih baik.
Dalam pandangan Arif Budiman dalam bukunya
Pembangunan Dunia Ketiga, pembangunan bisa dikatakan sebagai pembangunan yang berhasil apabila bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan yang kedua adalah pembangunan yang berkesinambungan. Berkesinambungan adalah terjaminya kondusifitas sosial (tidak ada kerusakan sosial) dan terjaganya kelestarian lingkungan.
Pandangan tersebut sama halnya dengan prinsip kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Indonesia yang keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berpandangan bahwa pembangunan harus berpihak pada tiga variabel yaitu, berpihak pada orang miskin, berpihak pada peningkatan tenaga kerja dan berpihak pada kelestarian lingkungan.
Sedangkan pembangunan infrastruktur sendiri merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena infrastruktur adalah elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat, ia berfungsi sebagai variabel utama untuk aktivitas masyarakat sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.
Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas fisik dan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan masyarakat.
Mustahil masyarakat akan tumbuh dan hidup berkembang serta sejahtera tanpa ada dukungan infrastruktur yang memadai, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri adalah bagian dari infrastruktur, posisi dan keadaan yang terisolasi menjadi malapetaka bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
Ketidakcukupan akses atau konektivitas adalah salah satu sebab kehidupan bermasyarakat menjadi miskin bahkan hidup dibawah garis kemiskinan.
Maka untuk itu, menjadi penting pembangunan Infrastruktur dilakukan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, agar pemerintah dapat menciptakan akses lebih luas untuk masyarakat, khususnya akses pada pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pasar, maupun pelayanan kantor-kantor pemerintah lainya.
Selain itu pembangunan infrastruktur juga mendorong peningkatan produktivitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada hakekatnya infrastruktur dirancang bukan hanya untuk menjangkau dan mengakses pelayanan pada semua lapisan masyarakat. Tetapi lebih dari itu, pembangunan infrastruktur dibangun juga untuk menciptakan peluang bagi masyarakat lebih produktif, menciptakan usaha dan bisnis lokal, pariwisata, perdagangan serta pertumbuhan pada dunia industri dan dunia usaha.
Secara pasti, pembangunan infrastruktur berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain hal penting di atas pembangunan infrastruktur harus dibangun dengan prinsip pemerataan dan keadilan agar tidak memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, dan tidak menimbulkan disparitas antar daerah.
Pembangunan infrastruktur harus berfokus pada daerah tertinggal, terdalam dan terluar atau darah terisolasi untuk membantu menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah.
Selain pemerataan dan keadilan pembangunan infrastruktur harus juga berprinsip partisipatif yaitu pembangunan yang melibatkan elemen masyarakat secara langsung, baik pada tingkat perencanaannya hingga proses pembangunannya.
Partisipasi masyarakat ini penting untuk dilakukan agar kepastian pembangunan sudah selaras dengan kebutuhan lokal. Selain itu keterlibatan masyarakat juga bentuk dari pembangunan yang membebaskan serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan itu sendiri.
Dalam pandangan Amartya Sen dalam buku yang berjudul
Development as Freedom, bahwa hakikat pembangunan adalah upaya untuk memperluas kebebasan nyata yang dinikmati oleh rakyat.
Sen juga berpendapat bahwa pembangunan memerlukan serangkaian kebebasan yang saling terkait, seperti kebebasan berpartisipasi, transparansi, dan kebebasan atas kesempatan. Pembangunan di sebuah negara bisa dikatakan sukses jika hak-hak dan kebebasan berpartisipasinya telah terjamin.
Dengan pembangunan partisipatif pemerintah mampu menciptakan perubahan yang lebih bermakna dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif, relevan, dan berkelanjutan, karena masyarakat yang menjadi subjek pembangunan, memiliki peran utama dalam prosesnya.
Selain masyarakat diberi ruang partisipasi, perlu di pertimbangkan juga pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak suwasta, agar pembangunan infrastruktur tidak stagnan dan tetap berjalan, akan menjadi problem jika pembangunan hanya bergantung sepenuhnya terhadap APBN, harus ada model pembangunan yang dikerjasamakan dengan swasta, biasannya kerjasama pembangunan tersebut dinamakan dengan istilah
public private partnership. Di mana Pemerintah dan sektor swasta dapat bermitra dalam membangun infrastruktur.
Model kerjasama ini menjelaskan bagaimana kolaborasi dapat mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Sektor swasta membangun dan mengelola infrastruktur, sementara pemerintah mengawasi dan menetapkan regulasinya.
Misalnya pembangunan jalan tol melalui skema konsesi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi negara defisit anggaran.
Apapun keadaan negara harus tetap menjalankan program pembangunan infrastruktur karena infrastruktur adalah fondasi kehidupan masyarakat menuju negara yang maju dan masyarakat sejahtera.
*
Penulis adalah Sekretaris DPC Partai Demokrat Lamongan
