Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Islamofobia Film Bollywood

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 10:14 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

ANDA masih suka menonton film-film Bollywood? Saya merasakan, dalam gemerlap warna-warni Bollywood, sebuah industri yang pernah menjadi simbol harmoni, keragaman, dan cinta, kini terselip nada-nada sumbang yang menyuarakan ketegangan agama dan propaganda politik. 

Perubahan arah ini didukung dan disponsori oleh partai penguasai pemenang pemilu.

Dahulu, Bollywood adalah cerminan idealisme India, menggambarkan persatuan dalam keberagaman, tetapi akhir-akhir ini, arah itu berubah drastis. Seolah-olah Bollywood telah memutuskan untuk mengganti tema “Jai Ho” dengan “Jai Hindutva,” menyelaraskan diri dengan narasi yang diusung oleh partai berkuasa, BJP, di bawah kepemimpinan rezim Narendra Modi.


Bagi para penggemar film Bollywood, perubahan ini seperti menonton Shahrukh Khan memutuskan pensiun dari film cinta dan menjadi aktor antagonis dalam setiap cerita. Plot yang dahulu kaya akan nilai-nilai kemanusiaan kini menjadi arena propaganda, di mana Muslim selalu digambarkan sebagai ancaman laten bagi mayoritas Hindu, persis sama dengan narasi yang tak henti-hentinya diviralkan penguasa.

Coba tonton Swatantrya Veer Savarkar dan The Kerala Story dua contoh nyata film yang, meski diklaim sebagai karya seni, justru terkesan sebagai alat politik. 
Film lain, The Kashmir Files, mengubah tragedi kemanusiaan menjadi kisah heroisme sepihak, menggambarkan kaum Muslim sebagai pelaku kekerasan tanpa nuansa kompleksitas. Modi merasa perlu mengangkat jempol untuk itu.
Film-film semacam ini sering kali mendapatkan pujian pemerintah, pembebasan pajak, bahkan cuti bagi pegawai negeri untuk menonton. 
Sungguh, Bollywood kini tidak sekadar mencetak bintang, tetapi juga “pahlawan” propaganda. Dengan jumlah 173 juta penduduk Muslim, pemerintahan India yang berkuasa saat ini menganggap mereka sebagai minoritas, tapi mengapa harus menghinakan sedemikian rupa?
Sebetulnya, Bollywood memang tidak asing dengan politik. Pada era sebelumnya, film-film patriotik yang menggambarkan Pakistan sebagai musuh besar sering kali sesuai dengan kebijakan luar negeri India. Namun, apa yang terjadi sekarang jauh lebih problematik. Islamofobia tidak lagi sekadar menjadi latar belakang, tetapi tema utama, dengan narasi yang terus diulang-ulang.

Bahkan, kebijakan sensor pemerintah menjadi alat lain untuk membungkam suara-suara kritis. Film-film seperti A Suitable Boy dan Tandav yang mencoba menghadirkan keragaman justru menghadapi boikot dan ancaman hukum. Kalau dulu Bollywood dihormati sebagai arena kebebasan berekspresi, sekarang ia lebih mirip ruang sidang di mana pemerintah adalah hakim, juri, dan algojonya.

Yang paling ironis adalah Bollywood dulu pernah menjadi simbol persatuan Hindu-Muslim. Karya-karya seperti film Yash Chopra mengajarkan bahwa cinta dapat melampaui sekat agama. Tetapi kini, pesan seperti itu dianggap subversif, bahkan “anti-nasional.”

Bagi generasi yang tumbuh bersama cerita cinta Bollywood yang penuh drama, menyaksikan transformasi ini seperti menonton adegan klimaks film yang tidak masuk akal. Bollywood, sang raja hiburan, kini menjadi badut dalam sirkus politik.

Meski terasa tragis, ada pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan ini. Bollywood mengajarkan bagaimana seni, ketika dipegang oleh pihak berkuasa, dapat menjadi alat propaganda yang efektif. Ini juga menjadi pengingat bahwa seni seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan menjadi cermin masyarakat yang jujur.

Bollywood, kita merindukanmu yang dulu - penuh warna, cinta, dan kebebasan. Bisakah engkau kembali? Ataukah, seperti plot film murahan, kita hanya bisa berharap ada twist yang mengembalikan kisah ini ke jalur yang benar?


Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya