Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Islamofobia Film Bollywood

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 10:14 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

ANDA masih suka menonton film-film Bollywood? Saya merasakan, dalam gemerlap warna-warni Bollywood, sebuah industri yang pernah menjadi simbol harmoni, keragaman, dan cinta, kini terselip nada-nada sumbang yang menyuarakan ketegangan agama dan propaganda politik. 

Perubahan arah ini didukung dan disponsori oleh partai penguasai pemenang pemilu.

Dahulu, Bollywood adalah cerminan idealisme India, menggambarkan persatuan dalam keberagaman, tetapi akhir-akhir ini, arah itu berubah drastis. Seolah-olah Bollywood telah memutuskan untuk mengganti tema “Jai Ho” dengan “Jai Hindutva,” menyelaraskan diri dengan narasi yang diusung oleh partai berkuasa, BJP, di bawah kepemimpinan rezim Narendra Modi.


Bagi para penggemar film Bollywood, perubahan ini seperti menonton Shahrukh Khan memutuskan pensiun dari film cinta dan menjadi aktor antagonis dalam setiap cerita. Plot yang dahulu kaya akan nilai-nilai kemanusiaan kini menjadi arena propaganda, di mana Muslim selalu digambarkan sebagai ancaman laten bagi mayoritas Hindu, persis sama dengan narasi yang tak henti-hentinya diviralkan penguasa.

Coba tonton Swatantrya Veer Savarkar dan The Kerala Story dua contoh nyata film yang, meski diklaim sebagai karya seni, justru terkesan sebagai alat politik. 
Film lain, The Kashmir Files, mengubah tragedi kemanusiaan menjadi kisah heroisme sepihak, menggambarkan kaum Muslim sebagai pelaku kekerasan tanpa nuansa kompleksitas. Modi merasa perlu mengangkat jempol untuk itu.
Film-film semacam ini sering kali mendapatkan pujian pemerintah, pembebasan pajak, bahkan cuti bagi pegawai negeri untuk menonton. 
Sungguh, Bollywood kini tidak sekadar mencetak bintang, tetapi juga “pahlawan” propaganda. Dengan jumlah 173 juta penduduk Muslim, pemerintahan India yang berkuasa saat ini menganggap mereka sebagai minoritas, tapi mengapa harus menghinakan sedemikian rupa?
Sebetulnya, Bollywood memang tidak asing dengan politik. Pada era sebelumnya, film-film patriotik yang menggambarkan Pakistan sebagai musuh besar sering kali sesuai dengan kebijakan luar negeri India. Namun, apa yang terjadi sekarang jauh lebih problematik. Islamofobia tidak lagi sekadar menjadi latar belakang, tetapi tema utama, dengan narasi yang terus diulang-ulang.

Bahkan, kebijakan sensor pemerintah menjadi alat lain untuk membungkam suara-suara kritis. Film-film seperti A Suitable Boy dan Tandav yang mencoba menghadirkan keragaman justru menghadapi boikot dan ancaman hukum. Kalau dulu Bollywood dihormati sebagai arena kebebasan berekspresi, sekarang ia lebih mirip ruang sidang di mana pemerintah adalah hakim, juri, dan algojonya.

Yang paling ironis adalah Bollywood dulu pernah menjadi simbol persatuan Hindu-Muslim. Karya-karya seperti film Yash Chopra mengajarkan bahwa cinta dapat melampaui sekat agama. Tetapi kini, pesan seperti itu dianggap subversif, bahkan “anti-nasional.”

Bagi generasi yang tumbuh bersama cerita cinta Bollywood yang penuh drama, menyaksikan transformasi ini seperti menonton adegan klimaks film yang tidak masuk akal. Bollywood, sang raja hiburan, kini menjadi badut dalam sirkus politik.

Meski terasa tragis, ada pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan ini. Bollywood mengajarkan bagaimana seni, ketika dipegang oleh pihak berkuasa, dapat menjadi alat propaganda yang efektif. Ini juga menjadi pengingat bahwa seni seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan menjadi cermin masyarakat yang jujur.

Bollywood, kita merindukanmu yang dulu - penuh warna, cinta, dan kebebasan. Bisakah engkau kembali? Ataukah, seperti plot film murahan, kita hanya bisa berharap ada twist yang mengembalikan kisah ini ke jalur yang benar?


Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya