Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Islamofobia Film Bollywood

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 10:14 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

ANDA masih suka menonton film-film Bollywood? Saya merasakan, dalam gemerlap warna-warni Bollywood, sebuah industri yang pernah menjadi simbol harmoni, keragaman, dan cinta, kini terselip nada-nada sumbang yang menyuarakan ketegangan agama dan propaganda politik. 

Perubahan arah ini didukung dan disponsori oleh partai penguasai pemenang pemilu.

Dahulu, Bollywood adalah cerminan idealisme India, menggambarkan persatuan dalam keberagaman, tetapi akhir-akhir ini, arah itu berubah drastis. Seolah-olah Bollywood telah memutuskan untuk mengganti tema “Jai Ho” dengan “Jai Hindutva,” menyelaraskan diri dengan narasi yang diusung oleh partai berkuasa, BJP, di bawah kepemimpinan rezim Narendra Modi.


Bagi para penggemar film Bollywood, perubahan ini seperti menonton Shahrukh Khan memutuskan pensiun dari film cinta dan menjadi aktor antagonis dalam setiap cerita. Plot yang dahulu kaya akan nilai-nilai kemanusiaan kini menjadi arena propaganda, di mana Muslim selalu digambarkan sebagai ancaman laten bagi mayoritas Hindu, persis sama dengan narasi yang tak henti-hentinya diviralkan penguasa.

Coba tonton Swatantrya Veer Savarkar dan The Kerala Story dua contoh nyata film yang, meski diklaim sebagai karya seni, justru terkesan sebagai alat politik. 
Film lain, The Kashmir Files, mengubah tragedi kemanusiaan menjadi kisah heroisme sepihak, menggambarkan kaum Muslim sebagai pelaku kekerasan tanpa nuansa kompleksitas. Modi merasa perlu mengangkat jempol untuk itu.
Film-film semacam ini sering kali mendapatkan pujian pemerintah, pembebasan pajak, bahkan cuti bagi pegawai negeri untuk menonton. 
Sungguh, Bollywood kini tidak sekadar mencetak bintang, tetapi juga “pahlawan” propaganda. Dengan jumlah 173 juta penduduk Muslim, pemerintahan India yang berkuasa saat ini menganggap mereka sebagai minoritas, tapi mengapa harus menghinakan sedemikian rupa?
Sebetulnya, Bollywood memang tidak asing dengan politik. Pada era sebelumnya, film-film patriotik yang menggambarkan Pakistan sebagai musuh besar sering kali sesuai dengan kebijakan luar negeri India. Namun, apa yang terjadi sekarang jauh lebih problematik. Islamofobia tidak lagi sekadar menjadi latar belakang, tetapi tema utama, dengan narasi yang terus diulang-ulang.

Bahkan, kebijakan sensor pemerintah menjadi alat lain untuk membungkam suara-suara kritis. Film-film seperti A Suitable Boy dan Tandav yang mencoba menghadirkan keragaman justru menghadapi boikot dan ancaman hukum. Kalau dulu Bollywood dihormati sebagai arena kebebasan berekspresi, sekarang ia lebih mirip ruang sidang di mana pemerintah adalah hakim, juri, dan algojonya.

Yang paling ironis adalah Bollywood dulu pernah menjadi simbol persatuan Hindu-Muslim. Karya-karya seperti film Yash Chopra mengajarkan bahwa cinta dapat melampaui sekat agama. Tetapi kini, pesan seperti itu dianggap subversif, bahkan “anti-nasional.”

Bagi generasi yang tumbuh bersama cerita cinta Bollywood yang penuh drama, menyaksikan transformasi ini seperti menonton adegan klimaks film yang tidak masuk akal. Bollywood, sang raja hiburan, kini menjadi badut dalam sirkus politik.

Meski terasa tragis, ada pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan ini. Bollywood mengajarkan bagaimana seni, ketika dipegang oleh pihak berkuasa, dapat menjadi alat propaganda yang efektif. Ini juga menjadi pengingat bahwa seni seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan menjadi cermin masyarakat yang jujur.

Bollywood, kita merindukanmu yang dulu - penuh warna, cinta, dan kebebasan. Bisakah engkau kembali? Ataukah, seperti plot film murahan, kita hanya bisa berharap ada twist yang mengembalikan kisah ini ke jalur yang benar?


Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya