Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Islamofobia Film Bollywood

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 10:14 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

ANDA masih suka menonton film-film Bollywood? Saya merasakan, dalam gemerlap warna-warni Bollywood, sebuah industri yang pernah menjadi simbol harmoni, keragaman, dan cinta, kini terselip nada-nada sumbang yang menyuarakan ketegangan agama dan propaganda politik. 

Perubahan arah ini didukung dan disponsori oleh partai penguasai pemenang pemilu.

Dahulu, Bollywood adalah cerminan idealisme India, menggambarkan persatuan dalam keberagaman, tetapi akhir-akhir ini, arah itu berubah drastis. Seolah-olah Bollywood telah memutuskan untuk mengganti tema “Jai Ho” dengan “Jai Hindutva,” menyelaraskan diri dengan narasi yang diusung oleh partai berkuasa, BJP, di bawah kepemimpinan rezim Narendra Modi.


Bagi para penggemar film Bollywood, perubahan ini seperti menonton Shahrukh Khan memutuskan pensiun dari film cinta dan menjadi aktor antagonis dalam setiap cerita. Plot yang dahulu kaya akan nilai-nilai kemanusiaan kini menjadi arena propaganda, di mana Muslim selalu digambarkan sebagai ancaman laten bagi mayoritas Hindu, persis sama dengan narasi yang tak henti-hentinya diviralkan penguasa.

Coba tonton Swatantrya Veer Savarkar dan The Kerala Story dua contoh nyata film yang, meski diklaim sebagai karya seni, justru terkesan sebagai alat politik. 
Film lain, The Kashmir Files, mengubah tragedi kemanusiaan menjadi kisah heroisme sepihak, menggambarkan kaum Muslim sebagai pelaku kekerasan tanpa nuansa kompleksitas. Modi merasa perlu mengangkat jempol untuk itu.
Film-film semacam ini sering kali mendapatkan pujian pemerintah, pembebasan pajak, bahkan cuti bagi pegawai negeri untuk menonton. 
Sungguh, Bollywood kini tidak sekadar mencetak bintang, tetapi juga “pahlawan” propaganda. Dengan jumlah 173 juta penduduk Muslim, pemerintahan India yang berkuasa saat ini menganggap mereka sebagai minoritas, tapi mengapa harus menghinakan sedemikian rupa?
Sebetulnya, Bollywood memang tidak asing dengan politik. Pada era sebelumnya, film-film patriotik yang menggambarkan Pakistan sebagai musuh besar sering kali sesuai dengan kebijakan luar negeri India. Namun, apa yang terjadi sekarang jauh lebih problematik. Islamofobia tidak lagi sekadar menjadi latar belakang, tetapi tema utama, dengan narasi yang terus diulang-ulang.

Bahkan, kebijakan sensor pemerintah menjadi alat lain untuk membungkam suara-suara kritis. Film-film seperti A Suitable Boy dan Tandav yang mencoba menghadirkan keragaman justru menghadapi boikot dan ancaman hukum. Kalau dulu Bollywood dihormati sebagai arena kebebasan berekspresi, sekarang ia lebih mirip ruang sidang di mana pemerintah adalah hakim, juri, dan algojonya.

Yang paling ironis adalah Bollywood dulu pernah menjadi simbol persatuan Hindu-Muslim. Karya-karya seperti film Yash Chopra mengajarkan bahwa cinta dapat melampaui sekat agama. Tetapi kini, pesan seperti itu dianggap subversif, bahkan “anti-nasional.”

Bagi generasi yang tumbuh bersama cerita cinta Bollywood yang penuh drama, menyaksikan transformasi ini seperti menonton adegan klimaks film yang tidak masuk akal. Bollywood, sang raja hiburan, kini menjadi badut dalam sirkus politik.

Meski terasa tragis, ada pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan ini. Bollywood mengajarkan bagaimana seni, ketika dipegang oleh pihak berkuasa, dapat menjadi alat propaganda yang efektif. Ini juga menjadi pengingat bahwa seni seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan menjadi cermin masyarakat yang jujur.

Bollywood, kita merindukanmu yang dulu - penuh warna, cinta, dan kebebasan. Bisakah engkau kembali? Ataukah, seperti plot film murahan, kita hanya bisa berharap ada twist yang mengembalikan kisah ini ke jalur yang benar?


Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya