Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Islamofobia Film Bollywood

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 10:14 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

ANDA masih suka menonton film-film Bollywood? Saya merasakan, dalam gemerlap warna-warni Bollywood, sebuah industri yang pernah menjadi simbol harmoni, keragaman, dan cinta, kini terselip nada-nada sumbang yang menyuarakan ketegangan agama dan propaganda politik. 

Perubahan arah ini didukung dan disponsori oleh partai penguasai pemenang pemilu.

Dahulu, Bollywood adalah cerminan idealisme India, menggambarkan persatuan dalam keberagaman, tetapi akhir-akhir ini, arah itu berubah drastis. Seolah-olah Bollywood telah memutuskan untuk mengganti tema “Jai Ho” dengan “Jai Hindutva,” menyelaraskan diri dengan narasi yang diusung oleh partai berkuasa, BJP, di bawah kepemimpinan rezim Narendra Modi.

Bagi para penggemar film Bollywood, perubahan ini seperti menonton Shahrukh Khan memutuskan pensiun dari film cinta dan menjadi aktor antagonis dalam setiap cerita. Plot yang dahulu kaya akan nilai-nilai kemanusiaan kini menjadi arena propaganda, di mana Muslim selalu digambarkan sebagai ancaman laten bagi mayoritas Hindu, persis sama dengan narasi yang tak henti-hentinya diviralkan penguasa.

Coba tonton Swatantrya Veer Savarkar dan The Kerala Story dua contoh nyata film yang, meski diklaim sebagai karya seni, justru terkesan sebagai alat politik. 
Film lain, The Kashmir Files, mengubah tragedi kemanusiaan menjadi kisah heroisme sepihak, menggambarkan kaum Muslim sebagai pelaku kekerasan tanpa nuansa kompleksitas. Modi merasa perlu mengangkat jempol untuk itu.
Film-film semacam ini sering kali mendapatkan pujian pemerintah, pembebasan pajak, bahkan cuti bagi pegawai negeri untuk menonton. 
Sungguh, Bollywood kini tidak sekadar mencetak bintang, tetapi juga “pahlawan” propaganda. Dengan jumlah 173 juta penduduk Muslim, pemerintahan India yang berkuasa saat ini menganggap mereka sebagai minoritas, tapi mengapa harus menghinakan sedemikian rupa?
Sebetulnya, Bollywood memang tidak asing dengan politik. Pada era sebelumnya, film-film patriotik yang menggambarkan Pakistan sebagai musuh besar sering kali sesuai dengan kebijakan luar negeri India. Namun, apa yang terjadi sekarang jauh lebih problematik. Islamofobia tidak lagi sekadar menjadi latar belakang, tetapi tema utama, dengan narasi yang terus diulang-ulang.

Bahkan, kebijakan sensor pemerintah menjadi alat lain untuk membungkam suara-suara kritis. Film-film seperti A Suitable Boy dan Tandav yang mencoba menghadirkan keragaman justru menghadapi boikot dan ancaman hukum. Kalau dulu Bollywood dihormati sebagai arena kebebasan berekspresi, sekarang ia lebih mirip ruang sidang di mana pemerintah adalah hakim, juri, dan algojonya.

Yang paling ironis adalah Bollywood dulu pernah menjadi simbol persatuan Hindu-Muslim. Karya-karya seperti film Yash Chopra mengajarkan bahwa cinta dapat melampaui sekat agama. Tetapi kini, pesan seperti itu dianggap subversif, bahkan “anti-nasional.”

Bagi generasi yang tumbuh bersama cerita cinta Bollywood yang penuh drama, menyaksikan transformasi ini seperti menonton adegan klimaks film yang tidak masuk akal. Bollywood, sang raja hiburan, kini menjadi badut dalam sirkus politik.

Meski terasa tragis, ada pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan ini. Bollywood mengajarkan bagaimana seni, ketika dipegang oleh pihak berkuasa, dapat menjadi alat propaganda yang efektif. Ini juga menjadi pengingat bahwa seni seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan menjadi cermin masyarakat yang jujur.

Bollywood, kita merindukanmu yang dulu - penuh warna, cinta, dan kebebasan. Bisakah engkau kembali? Ataukah, seperti plot film murahan, kita hanya bisa berharap ada twist yang mengembalikan kisah ini ke jalur yang benar?


Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya