Direktur KSIKC, Anita Iskandar/Net
Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai (KSIKC), Anita Iskandar mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.
"Saksi tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang ke tanggal 8 Januari 2025," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu, 25 Desember 2024.
Pada Senin, 23 Desember 2024, tim penyidik memanggil Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai. Namun demikian, belum ada update hasil pemeriksaan yang dikeluarkan KPK.
Pada Jumat, 20 Desember 2024, tim penyidik telah memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Askolani. Dia dicecar soal ekspor batubara yang dilakukan tersangka Rita Widyasari ke beberapa negara, seperti India, Vietnam, Korea Selatan, dan lainnya.
KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 Dolar AS per metrik ton batubara.
KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain.
Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.
Rita Widyasari telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.
Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.
Rita juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.
