Anggota Bawaslu RI, Puadi, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ), di Cinta Jawa Cafe Shinjuku, Tokyo, akhir pekan lalu/Istimewa
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong pemangku kebijakan untuk mencontoh Jepang, khususnya dalam hal transparansi dana kampanye di pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Puadi, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ), di Cinta Jawa Cafe Shinjuku, Tokyo, akhir pekan lalu.
Dalam keterangannya, Puadi menjelaskan bahwa pemilu dan pilkada di Indonesia masih memiliki tantangan dari segi transparansi anggaran kampanye.
"Problematika pilkada dengan tingginya biaya penyelenggaraan, dan modal kampanye para paslon (pasangan calon) yang besar, diharapkan ke depan Indonesia memiliki model dan sistem Pilkada yang lebih baik," ujar Puadi dalam keterangannya kepada
RMOL, Rabu, 25 Desember 2024.
Dia menjelaskan, biaya politik yang mahal di Indonesia bukan sebatas wacana, tetapi dirasakan oleh paslon. Di mana terdapat masalah politik uang yang bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dalam setiap perhelatan pemilihan.
Sebagai contoh, Puadi menyinggung soal praktik politik uang yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Di mana, jumlah laporan dan temuan terkait politik uang mencapai 130 dugaan pelanggaran.
"Seharusnya, desentralisasi dan demokrasi lokal (pilkada) sebenarnya menjadi kekuatan untuk memperkuat pembangunan daerah. Namun, tantangan seperti politik uang, tingginya biaya politik, dan konflik sosial perlu ditangani dengan langkah-langkah strategis," tuturnya.
Oleh karena itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI itu berharap, Indonesia dapat belajar dari sistem kepemiluan yang ada dan telah diterapkan di Jepang.
Pasalnya, dia mendapati informasi dari Ketua Umum PPIJ, Prima Gandhi, tentang perbedaan Pilkada di Indonesia dan Jepang, yang menurutnya sistem pilkada di sana dikenal dengan sistem prefektur, dan dinilai lebih efisien.
Sebabnya, diurai Gandhi, periodesasi kampanye pilkada di Jepang hanya berlangsung dua minggu, dan terbukti menjadi salah satu faktor yang membuat sistem ini lebih terkontrol dan hemat biaya.
"Di Jepang, transparansi dana kampanye jauh lebih baik. Setiap pengeluaran harus dilaporkan secara rinci. Ini berbeda dengan di Indonesia, di mana sering kali dana yang dilaporkan tidak berimbang dengan pengeluaran aktual di lapangan," demikian Gandhi menegaskan.
