Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya/RMOLJabar

Politik

Pemekaran 9 CDOB di Jabar Terkendala Anggaran

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 15:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Provinsi Jawa barat, telah mengusulkan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ada 9 CDOB yang diajukan Pemprov disertai data dan alasan kuat.

Sembilan daerah yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, 9 daerah itu memiliki data yang cukup lengkap disertai alasan yang cukup kuat. Akan tetapi, soal disetujuinya daerah tersebut harus terlebih dahulu melakukan pembahasan anggaran yang dibutuhkan dan tersedia.


"Jadi artinya semuanya pasti harus melalui pembahasan dengan Kementerian Keuangan," kata Bima, diwartakan RMOLJabar, Rabu, 25 Desember 2024.

Karena itulah, dirinya belum dapat memutuskan kapan usulan 9 daerah ini akan disepakati. Mengingat Kemendagri juga sedang melakukan penghematan anggaran.

"Belum bisa pastikan. Sekarang kita melakukan penghematan. Jadi Kementerian Dalam Negeri fokus untuk efisiensi menghemat rapat-rapat, menghemat perjalanan dinas, menghemat belanja-belanja alat tulis kantor dan sebagainya. Jadi konteksnya itu kita masih fokus pada penghematan dulu," paparnya. 

Tak hanya itu, Bima menambahkan, secara nasional 337 berkas sudah masuk di Kemendagri, tetapi jika moratorium dicabut nanti tidak seluruhnya akan disahkan menjadi daerah otonomi baru (DOB). Sebab, hal tersebut memerlukan biaya besar. 

"Tidak mungkin semuanya kami penuhi karena pasti akan membutuhkan biaya besar, karena itu walaupun kemudian nanti ada yang disetujui tentu bertahap," tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya