Berita

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti/Net

Politik

Komisi V DPR Minta Pemerintah Investigasi Menyeluruh Kecelakaan Maut Tol Pandaan-Malang

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 09:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan-Malang pada Senin 23 Desember lalu. 

Insiden maut di KM 77+200 A arah Malang itu melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Quran Mulia, Bogor, dan sebuah truk. 

Kecelakaan tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian.


Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi tersebut. 

“Saya turut berduka cita atas kecelakaan yang mengakibatkan 4 korban jiwa meninggal dan melukai banyak santri ini. Semoga korban yang selamat segera mendapatkan kesembuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran,” ucapnya dalam keterangan yang dikutip Rabu 25 Desember 2024.

Sebagai Legislator yang bermitra kerja terkait infrastruktur dan perhubungan, Reni juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang bergerak cepat dalam proses evakuasi. 

“Saya mengapresiasi pengelola jalan tol, pihak kepolisian, pihak rumah sakit, pihak lain, serta masyarakat yang telah sigap membantu para korban,” katanya.

Namun demikian, Legislator PKS Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ini pun kemudian meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol untuk segera mengevaluasi insiden tersebut. 

Ia juga menyoroti isu kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. 

“Kecelakaan akibat kendaraan ODOL masih sering terjadi. Pemerintah harus segera memastikan kelaikan truk dan kendaraan lain yang melintas di jalan tol. Investigasi mendalam harus dilakukan, dan jika ditemukan kelalaian pada truk, tindakan tegas perlu diambil,” tegasnya.

Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah di depan mata. Ia meminta pihak kementerian Perhubungan, Kepolisian dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah preventif demi mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. 

“Kelaikan kendaraan harus menjadi perhatian utama, dan tindakan tegas harus dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dapat terjamin,” ujar politisi perempuan PKS ini.

Lebih jauh, Reni berharap evaluasi dan investigasi ini dapat dilakukan segera, sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman, terutama di masa libur akhir tahun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya