Berita

Ancol/RMOL

Bisnis

Manajemen Ancol Harap Pemerintah Dorong Perputaran Ekonomi Lebih Besar Lagi

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 08:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpengaruh ke berbagai industri, salah satunya sektor pariwisata seperti Ancol.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Winarto dalam paparannya di public expose, keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.  

"PPN 12 persen, kalau dibilang efek pasti berefek ya. Jangankan PPN, Pilkada berefek, Pilpres berefek, politik berefek, jadi pasti selalu ada efek," katanya di Jakarta, dikutip Rabu 255 Desember 2024. 


Namun demikian, menurutnya yang terpenting adalah pemerintah bisa mengimplementasikan kenaikan PPN tersebut untuk membangun ekonomi masyarakat dan memperkuat daya beli semua kalangan.

"Apabila ekonomi berputar (masyarakat membelanjakan uangnya), maka Ancol akan ikut tumbuh. Jadi harapannya dari Ancol adalah pemerintah dapat mendorong perputaran ekonomi menjadi lebih besar," katanya. 

Hingga September 2024, pantai Ancol menjadi wahana favorit pengunjung dengan capaian 7,5 juta orang. Disusul Dufan sebanyak 1,6 juta pengunjung.

Winarto mengatakan, Ancol akan melakukan berbagai inovasi di tahun 2025, seperti renovasi cottage, penerapan sentral parkir, penyediaan depo MRT serta dynamic pricing strategy. 

Ancol juga telah menyiapkan (alat produksi baru) robot yang didatangkan dari Amerika dan China. 

Winarno mengakui, tahun ini pihaknya menghadapi banyak sekali tantangan industri. Ini terlihat dari kinerja perusahaan. Angka kunjungan wisatawan tidak sebaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Namun, PJAA mampu mencatatkan laba bersih Rp100 miliar hingga September 2024.

Jelang menutup 2024, PJAA tetap optimis dapat meningkatkan pendapatan seiring dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya