Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

PDIP Ungkap Peran Jokowi di Balik Penetapan Tersangka Hasto

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 01:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengenaan pasal obstruction of justice (OOJ) atau merintangi penyidikan terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hanya sekadar formalitas teknis hukum. 

Demikian penegasan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy terkait penetapan tersangka Hasto dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan buronan KPK, Harun Masiku di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam, 24 Desember 2024.

Sebabnya, kata Ronny, Hasto belakangan kerap melontarkan kritik tajam terhadap dugaan kesewenang-wenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pesta demokrasi lima tahunan. 


“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” kata Ronny.

Ronny berpendapat bahwa alasan utama penetapan Hasto sebagai tersangka lebih kepada motif politik, terutama terkait sikap politik tegas yang diambil PDIP. 

Ronny mengungkapan, Hasto secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, khususnya di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. 

Sikap politik tegas tersebut, menurut Ronny, tampak jelas ketika PDIP memecat sejumlah kader yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi, tindakan yang diambil hanya seminggu lalu.

“Sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi (Jokowi, Gibran dan Bobby),” kata mantan pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. 

Lebih lanjut, Ronny pun menyoroti adanya kebocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia. 

Ia menganggap bocornya informasi tersebut semakin memperburuk persepsi bahwa proses hukum terhadap Hasto sarat dengan politisasi.

“Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang terkait,” tegas Ronny. 

Namun, lanjut Ronny, PDIP menegaskan bahwa mereka tetap akan mematuhi proses hukum yang berlaku dan akan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan kasus tersebut. 

PDIP, masih kata Ronny, adalah partai yang berlandaskan cita-cita demokrasi dan negara hukum yang adil dan transparan ini menilai bahwa tindakan yang terjadi saat ini mencerminkan politisasi hukum.

“PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum,” pungkas Ronny.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya