Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

IPW Soroti Sumber Duit Suap Harun Masiku: Kenapa Hasto Ikut Biayai?

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 00:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang resmi menetapkan tersangka Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam kasus buronan Harun Masiku. 

"Berdasarkan analisis IPW, bersamaan dengan penetapan Harun Masiku sebagai tersangka, sejatinya KPK sudah memiliki dua alat bukti untuk menjerat Hasto," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada RMOL, Rabu 25 Desember 2024.

IPW melihat penetapan tersangka Hasto sengaja menunggu Presiden ke-7 RI Joko Widodo lengser terlebih dahulu, guna menghindari adanya kesan politis. 


Namun Fakta menarik yang harus diungkap KPK, dan dijelaskan kepada publik, menurut Sugeng, adalah soal uang suap yang ternyata bukan bersumber dari Harun Masiku, melainkan uang Hasto.

Padahal tujuan uang suap kepada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus Komisioner KPU untuk kepentingan meloloskan Harun Masiku yang berasal dari Sulawesi Selatan agar menjadi calon PAW anggota DPR RI dari Sumatera Selatan.

"Mengapa Hasto yang membiayai sebagian untuk kepentingan pribadi Harun Masiku. Bagaimana historical background yang logis, ini yang harus dijelaskan KPK," kata Sugeng.

Sebagaimana kronologis yang dijelaskan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, perbuatan Hasto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan dalam memberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani, bermula tatkala Hasto menempatkan Harun Masiku pada Dapil I Sumsel, padahal berasal dari Sulsel, tepatnya dari Toraja. 

Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah Rizky Aprilia, caleg PDIP lainnya yang mendapatkan  44.402 suara. 

Seharusnya Rizky Aprilia yang meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. 

Namun Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan  Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazaruddin dapat digantikan oleh Harun Masiku. 

Namun upaya Hasto gagal sehingga berujung terjadinya penyuapan kepada Wahyu Setiawan sebesar Rp1,5 miliar terdiri 19 ribu Dolar Singapura, 38.350 Dolar Singapura dan Rp600 juta, dimana sebagian sumber uangnya berasal dari kocek Hasto.

"Dengan fakta hukum yang disampaikan Ketua KPK, IPW meyakini, penetapan tersangka terhadap Hasto murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh komisi anti rasuah itu telah lebih terang dari cahaya," pungkas Sugeng.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya