Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto/Istimewa
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri pascakenaikan PPN 12 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu upaya tersebut adalah dengan mengucurkan insentif kredit sebesar Rp20 triliun untuk industri padat karya.
"Antisipasi daya saing industri padat karya, pemerintah siapkan kredit Rp 20 triliun," kata Airlangga kepada wartawan, Selasa 24 Desember 2024.
Airlangga kemudian merinci jenis industri yang bisa mengajukan kredit padat karya. Antara lain tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, makanan dan minuman, hingga mainan anak, dengan syarat memiliki jumlah pekerja minimal 50 orang.
Tak hanya itu, pemerintah juga sudah menyiapkan paket ekonomi lain untuk industri padat karya yaitu kredit KUR Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Ini merupakan jenis kredit investasi dengan tenor maksimal 8 tahun.
Airlangga menegaskan, paket ekonomi dari pemerintah ini juga bisa dikombinasikan dengan Kredit Modal Kerja yang memiliki plafon hingga Rp20 triliun.
Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan insentif yang berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan bergaji Rp4,8 juta hingga Rp10 juta per bulan. Bahkan, pemerintah ikut memberikan tambahan biaya jaminan kecelakaan kerja berupa bantuan iuran sebesar 50 persen selama 6 bulan premi korporasi.
Insentif untuk sektor industri padat karya ini merupakan salah satu kebijakan andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan selama dua bulan ini. Ada banyak kebijakan dan program baru yang nantinya akan digulirkan untuk menyempurnakan program-program pemerintahan sebelumnya yang pro rakyat.
Di sektor UMKM, pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan tagih utang. Airlangga menjelaskan, realisasi pendataan per hari ini tentang penghapusan tagih utang mencapai 67 ribu UMKM dengan nilai Rp2,4 triliun. Ia menyebut ada potensi hapus tagih utang lebih dari 1 juta UMKM dengan nilai utang sekitar Rp15 triliun.
”Ada beberapa hal yang perlu regulasi dari OJK dan juga kita melihat bagaimana Kementerian UMKM dan perbankan bisa sejalan dengan PP yang diterbitkan, ada mekanisme yang perlu dirapikan,” tutur Menko Perekonomian.
Dalam kesempatan ini, lanjut Airlangga, pemerintah juga berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen menjelang akhir 2024.
Selain itu, jelang pergantian tahun, ada pesta diskon berupa Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) hingga 12 Desember kemarin. Bahkan, ada juga ajang belanja di Indonesia yang mendorong ritel buka hingga tengah malam untuk memberikan diskon antara 50 hingga 70 persen.
Airlangga menargetkan kebijakan di sektor perdagangan ini diharapkan mencatatkan penjualan hingga Rp15 triliun.
"Ada juga Epic Sale, singkatan
every purchase is cheap di semua ritel minimarket, total 80 ribu outlet. (Diskon) Ada banyak produk dan berjalan sampai dengan tanggal 29 Desember dengan target Rp15 triliun dalam sepuluh hari,” paparnya.
Selain itu, pemerintah juga menaikkan bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta selama 6 bulan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari paket ekonomi yang dibarengi kenaikan pajak. Meski PPN naik, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap menyiapkan bantuan fiskal untuk mencegah perlambatan ekonomi, khususnya untuk menyasar kebutuhan rumah tangga.
Bantuan ini berupa bantuan beras yang akan menyasar sebanyak 16 juta rumah tangga dengan masing-masing 10 kilogram beras selama 2 bulan.
Airlangga juga memastikan pemerintah menanggung kenaikan PPN untuk bahan kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kelapa sawit merek MinyaKita.
”Kedua, diskon listrik 50 persen di bawah 2.200 volt ampere (VA) untuk 81,4 juta pelanggan untuk dua bulan. Ini diharapkan jadi pengungkit juga,” demikian Airlangga Hartarto.