Berita

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan/Net

Dunia

Dubes Talip Pastikan Hubungan Indonesia-Turki Terus Menguat

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 13:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aksi walk out Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam konotasi negatif di KTT D8 dibantah dengan tegas oleh pihak Kedutaan Besar Turki di Jakarta.

Beberapa pengamat menilai kepergian Erdogan dan sejumlah delegasi dari ruangan saat Presiden RI, Prabowo Subianto berpidato diduga karena adanya perbedaan pandangan, atau ketidaksepakatan pada substansi yang disampaikan.

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan membantah pandangan tersebut. Dijelaskan bahwa saat itu Erdogan memang harus segera keluar ruangan karena memiliki agenda pertemuan bilateral dengan kepala negara lain di sela-sela KTT D8.


"Presiden Erdogan mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan para kepala negara. Ia menghadiri salah satunya selama pidato," paparnya dalam sebuah pernyataan tertulis pada Selasa, 24 Desember 2024.

Menurut Dubes, tindakan Erdogan tersebut merupakan hal yang normal terjadi di forum-forum internasional.

"Para pemimpin mungkin mengadakan pertemuan bilateral selama forum multilateral. Itulah yang merupakan praktik diplomatik yang normal dan umum," jelasnya.

Dubes menegaskan bahwa hubungan kedua negara terus menguat, begitu pula komunikasi antara Erdogan dan Prabowo.

"Faktanya, hubungan Turki-Indonesia semakin kuat dan para pemimpin kita terus berkomunikasi tentang berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama," tegasnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, 22 Desember 2024 juga menyampaikan pendapat yang sama.

Roy memastikan hubungan Turki dan Indonesia masih bersahabat setelah aksi walk out itu beredar di media.

"Khusus dengan Presiden Turki dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yg sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yg diselenggarakan setelah berakhirnya KTT," paparnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya