Hanif Dhakiri Minta Sri Mulyani Hati-hati Rumuskan Kategori Barang Mewah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta berhati-hati dalam merumuskan kategori barang mewah yang akan kena pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri berpendapat kategori barang mewah harus tepat agar tidak menurunkan daya beli masyarakat terutama pada kelas menengah.

"Definisi barang mewah harus dibuat dengan sangat cermat dan tepat agar tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah," kata Hanif Dhakiri kepada wartawan, Selasa, 24 Desember 2024.

"Daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Itu juga yang saya yakin jadi perhatian Presiden,” ucapnya.

Mantan Menteri Ketenagakerjaan 2014-2019 itu juga mendorong Kementerian Keuangan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber penerimaan negara lainnya tanpa membebani masyarakat, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, maupun mengoptimalkan digitalisasi perpajakan.

“Yang terpenting saat ini adalah kerja sama semua pihak untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan tujuannya, yaitu mendukung pembangunan tanpa membebani masyarakat kecil,” tandas politikus PKB.