Berita

Kepala Kantor Imigrasi I Non TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib/RMOLJabar

Nusantara

Ratusan WNA di Bogor Dideportasi

Mayoritas Asal Timur Tengah
SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 06:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mencatat 199 Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Bogor dideportasi lantaran dokumen keimigrasiannya palsu atau tidak memiliki visa, serta sudah habis masa tinggal. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib mengatakan, para imigran yang tinggal di Bogor umumnya WNA asal Timur Tengah, seperti Yaman dan Arab Saudi. Mereka datang ke Indonesia dengan alasan bisnis. 

"Jadi ketika kita tanya tujuan datang ke Bogor ini beralasan untuk bisnis dan ada juga untuk wisata. Rata-rata mereka tinggal di wilayah Puncak, Cisarua, Bogor," kata Ruhiyat kepada wartawan, Senin 23 Desember 2024. 


Ruhiyat juga memaparkan hasil kinerja lainnya selama 2024 ini, di antaranya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra strategis, seperti PKS dengan Pimpasa, MPP Kabupaten Bogor, IPB University, Dukcapil, SLB Kota Bogor, dan Meqari-Qontak.

Bukan itu saja, Ruhiyat juga telah menolak 215 permohonan paspor karena terindikasi akan bekerja ke luar negeri secara non prosedural dan antisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Non prosedural yang dimaksud adalah pemohon paspor berencana bekerja di luar negeri tanpa dokumen izin kerja yang jelas. 

"Peran imigrasi untuk mencegah TPPO adalah melakukan wawancara mendalam kepada setiap pihak yang mengajukan pembuatan paspor," kata Ruhiyat dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya