Berita

Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan/Ist

Hukum

BI Harus Gelar Operasi Uang Palsu

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Bank Indonesia (BI) diminta melakukan operasi uang palsu yang sudah banyak beredar di masyarakat.

Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan menanggapi kasus sindikat uang palsu yang beroperasi di kampus UIN Alauddin Makassar. 

Menurut Tommy, kasus uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, itu menjadi masalah yang sangat serius. Sebab, pabrik uang palsu itu sudah beroperasi sejak 14 tahun lalu.


"Sudah cukup lama pabrik itu beroperasi. Berarti uang palsu sudah beredar luas di masyarakat," kata Tommy melalui siaran persnya yang dikutip Selasa 24 Desember 2024.

Tommy mendorong BI bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melacak ke mana saja uang beredar. Daerah mana saja yang selama ini menerima uang palsu.

"Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mungkin sudah menyebut lokasi peredaran uang palsu," urainya. 

Data dari polisi bisa digunakan BI untuk melakukan penelusuran dan operasi uang palsu. Melihat lamanya pabrik uang palsu beroperasi, tidak menutup kemungkinan uang palsu tersebut banyak digunakan masyarakat bertransaksi.

Tidak semua masyarakat mengetahui uang palsu. Mereka mungkin tidak mengeceknya, sehingga tidak mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan adalah uang palsu.

"Saya minta BI operasi di beberapa daerah untuk melacak peredaran uang palsu," kata Tommy.

Seperti diberitakan, sudah 17 orang yang diamankan dalam kasus uang palsu di UIN Makassar. Salah satunya kepala perpustakaan kampus yang bergelar doktor.

Tidak hanya itu, ada juga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dan yang lebih mengagetkan lagi ada dua karyawan bank BUMN yang ikut diamankan. 

Barang bukti yang disita polisi bernilai ratusan triliun. Mesin pencetak uang palsu juga didatangkan langsung dari China yang bernilai Rp600 juta.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya