Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Istimewa

Politik

Dulu Dukung Sekarang Menolak, Politik Indonesia Mirip Drakor

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika politik Indonesia dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebagai sesuatu yang sering kali tidak konsisten. Layaknya drama yang penuh intrik.

"Di negara ini, lihat politik kita memang mirip drakor (drama Korea, red)," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 23 Desember 2024.

Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mendukung suatu kebijakan kemudian dengan heroik menolaknya adalah fenomena lumrah.


"Kadang dukung aturan tertentu setelah itu heroik menolak, itu biasa. Hampir terjadi ke semua partai dan politisi. Tak usah heran," sebutnya. 

Hal ini, menurut Adi, mencerminkan realitas politik Indonesia. Di mana keputusan sering kali tidak didasarkan pada konsistensi ideologi, melainkan hanya berdasarkan kepentingan.

"Semua tergantung posisi politik. Itu aja," tandas Adi.

Pernyataan Adi ini seolah sedang menyentil sikap PDIP yang dinilai ambigu dalam merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

PDIP dinilai 'masuk angin' dalam menyikapi kenaikan tarif PPN. Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu dipandang sangat ngotot ketika wacana ini mencuat di DPR.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya