Berita

Ketua DPP JAMAN Iwan Dwi Laksono/Istimewa

Politik

JAMAN Dukung Usulan Prabowo soal Pelaksanaan Pilkada Melalui DPRD

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 14:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui sistem demokrasi perwakilan. Ketua DPP JAMAN, Iwan Dwi Laksono menegaskan, pilkada melalui DPRD akan menghemat anggaran negara triliunan rupiah.

”Kita tahu bersama, Pilkada 2024 bisa dibilang sebagai pilkada paling brutal sepanjang sejarah. Politik uang, fitnah, dan hoax bertebaran di mana-mana. Dengan pilkada melalui DPRD, money politics bisa ditekan,” kata Iwan, melalui keterangannya, Senin, 23 Desember 2024.

Iwan menampik anggapan pilkada melalui DPRD akan menihilkan hak warga negara dalam menjalankan hak demokrasinya. 


”Bagaimanapun DPRD itu juga dipilih melalui pemilu legislatif yang sah dan legitimate. Jadi, para wakil rakyat itu memiliki legitimasi untuk mewakili rakyatnya,” jelas Iwan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah tak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan oleh legislatif. Sebab pilkada serentak dianggap menguras anggaran negara. Seperti pelaksanaan anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp37 triliun.

Menurut Prabowo, opsi itu dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan. Anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya