Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Parpol Jangan Munafik, Dulu Setuju Kenaikan PPN Kini Mengkritik

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai politik (parpol) seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025, bukan malah saling mengkritik. 

Pasalnya, dahulu bersama menyetujui keluarnya UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menanggapi adanya tuduhan Partai Gerindra yang menyebut bahwa PDIP yang menginisiasi kenaikan PPN.


"Soal PPN 12 persen ini ya, saya kira partai politik tidak berhak untuk bersuara mengkritik kebijakan tersebut," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Desember 2024.

"Maka kalau hari ini ada partai politik yang koar-koar di ruang publik, ini tentu adalah sikap partai politik pengecut yang di belakang menyetujui, lalu di depan berpura-pura baik, dan berpura-pura kemudian memperhatikan rakyat. Nah ini adalah cara-cara partai politik yang munafik saya kira," tegasnya menambahkan.

Lanjut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, terkecuali parpol tersebut ketika pembahasan di DPR tidak menyetujui dan disahkan karena suaranya jauh lebih kecil.

"Sehingga tentu sah partai politik itu koar-koar di ruang publik untuk mendulang dukungan dari rakyat. Tapi untuk soal PPN 12 persen ini, seluruh partai politik dengan perwakilannya yang ada di DPR itu setuju. Jadi saya menyatakan tidak punya hak partai politik hari ini untuk mengkritik itu," bebernya.

Seyogyanya, kata dia, parpol harus bersikap yang benar dan baik kepada rakyat. 

“Ketika sudah menyetujui PPN 12 persen, lalu kemudian hari ini terjadi tanda tanya yang begitu besar di masyarakat akibat kurang jelasnya tentang aturan itu, maka partai politik harus menjelaskan ke rakyat apa alasannya dulu menyetujui aturan tersebut dan apa tujuan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

"Jadi tugas dari partai politik ini adalah memberi edukasi ke masyarakat. Bukan justru mengelaborasi kegaduhan di masyarakat seolah-olah muncul sebagai partai politik pahlawan. Di belakang panggung mereka setuju, di depan mereka bersikap sangat-sangat amat munafik saya kira," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya