Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Parpol Jangan Munafik, Dulu Setuju Kenaikan PPN Kini Mengkritik

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai politik (parpol) seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025, bukan malah saling mengkritik. 

Pasalnya, dahulu bersama menyetujui keluarnya UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menanggapi adanya tuduhan Partai Gerindra yang menyebut bahwa PDIP yang menginisiasi kenaikan PPN.


"Soal PPN 12 persen ini ya, saya kira partai politik tidak berhak untuk bersuara mengkritik kebijakan tersebut," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Desember 2024.

"Maka kalau hari ini ada partai politik yang koar-koar di ruang publik, ini tentu adalah sikap partai politik pengecut yang di belakang menyetujui, lalu di depan berpura-pura baik, dan berpura-pura kemudian memperhatikan rakyat. Nah ini adalah cara-cara partai politik yang munafik saya kira," tegasnya menambahkan.

Lanjut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, terkecuali parpol tersebut ketika pembahasan di DPR tidak menyetujui dan disahkan karena suaranya jauh lebih kecil.

"Sehingga tentu sah partai politik itu koar-koar di ruang publik untuk mendulang dukungan dari rakyat. Tapi untuk soal PPN 12 persen ini, seluruh partai politik dengan perwakilannya yang ada di DPR itu setuju. Jadi saya menyatakan tidak punya hak partai politik hari ini untuk mengkritik itu," bebernya.

Seyogyanya, kata dia, parpol harus bersikap yang benar dan baik kepada rakyat. 

“Ketika sudah menyetujui PPN 12 persen, lalu kemudian hari ini terjadi tanda tanya yang begitu besar di masyarakat akibat kurang jelasnya tentang aturan itu, maka partai politik harus menjelaskan ke rakyat apa alasannya dulu menyetujui aturan tersebut dan apa tujuan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

"Jadi tugas dari partai politik ini adalah memberi edukasi ke masyarakat. Bukan justru mengelaborasi kegaduhan di masyarakat seolah-olah muncul sebagai partai politik pahlawan. Di belakang panggung mereka setuju, di depan mereka bersikap sangat-sangat amat munafik saya kira," pungkas Kang Tamil.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya