Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Parpol Jangan Munafik, Dulu Setuju Kenaikan PPN Kini Mengkritik

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai politik (parpol) seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025, bukan malah saling mengkritik. 

Pasalnya, dahulu bersama menyetujui keluarnya UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menanggapi adanya tuduhan Partai Gerindra yang menyebut bahwa PDIP yang menginisiasi kenaikan PPN.


"Soal PPN 12 persen ini ya, saya kira partai politik tidak berhak untuk bersuara mengkritik kebijakan tersebut," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Desember 2024.

"Maka kalau hari ini ada partai politik yang koar-koar di ruang publik, ini tentu adalah sikap partai politik pengecut yang di belakang menyetujui, lalu di depan berpura-pura baik, dan berpura-pura kemudian memperhatikan rakyat. Nah ini adalah cara-cara partai politik yang munafik saya kira," tegasnya menambahkan.

Lanjut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, terkecuali parpol tersebut ketika pembahasan di DPR tidak menyetujui dan disahkan karena suaranya jauh lebih kecil.

"Sehingga tentu sah partai politik itu koar-koar di ruang publik untuk mendulang dukungan dari rakyat. Tapi untuk soal PPN 12 persen ini, seluruh partai politik dengan perwakilannya yang ada di DPR itu setuju. Jadi saya menyatakan tidak punya hak partai politik hari ini untuk mengkritik itu," bebernya.

Seyogyanya, kata dia, parpol harus bersikap yang benar dan baik kepada rakyat. 

“Ketika sudah menyetujui PPN 12 persen, lalu kemudian hari ini terjadi tanda tanya yang begitu besar di masyarakat akibat kurang jelasnya tentang aturan itu, maka partai politik harus menjelaskan ke rakyat apa alasannya dulu menyetujui aturan tersebut dan apa tujuan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

"Jadi tugas dari partai politik ini adalah memberi edukasi ke masyarakat. Bukan justru mengelaborasi kegaduhan di masyarakat seolah-olah muncul sebagai partai politik pahlawan. Di belakang panggung mereka setuju, di depan mereka bersikap sangat-sangat amat munafik saya kira," pungkas Kang Tamil.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya