Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Parpol Jangan Munafik, Dulu Setuju Kenaikan PPN Kini Mengkritik

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai politik (parpol) seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025, bukan malah saling mengkritik. 

Pasalnya, dahulu bersama menyetujui keluarnya UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menanggapi adanya tuduhan Partai Gerindra yang menyebut bahwa PDIP yang menginisiasi kenaikan PPN.


"Soal PPN 12 persen ini ya, saya kira partai politik tidak berhak untuk bersuara mengkritik kebijakan tersebut," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Desember 2024.

"Maka kalau hari ini ada partai politik yang koar-koar di ruang publik, ini tentu adalah sikap partai politik pengecut yang di belakang menyetujui, lalu di depan berpura-pura baik, dan berpura-pura kemudian memperhatikan rakyat. Nah ini adalah cara-cara partai politik yang munafik saya kira," tegasnya menambahkan.

Lanjut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, terkecuali parpol tersebut ketika pembahasan di DPR tidak menyetujui dan disahkan karena suaranya jauh lebih kecil.

"Sehingga tentu sah partai politik itu koar-koar di ruang publik untuk mendulang dukungan dari rakyat. Tapi untuk soal PPN 12 persen ini, seluruh partai politik dengan perwakilannya yang ada di DPR itu setuju. Jadi saya menyatakan tidak punya hak partai politik hari ini untuk mengkritik itu," bebernya.

Seyogyanya, kata dia, parpol harus bersikap yang benar dan baik kepada rakyat. 

“Ketika sudah menyetujui PPN 12 persen, lalu kemudian hari ini terjadi tanda tanya yang begitu besar di masyarakat akibat kurang jelasnya tentang aturan itu, maka partai politik harus menjelaskan ke rakyat apa alasannya dulu menyetujui aturan tersebut dan apa tujuan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkapnya.

"Jadi tugas dari partai politik ini adalah memberi edukasi ke masyarakat. Bukan justru mengelaborasi kegaduhan di masyarakat seolah-olah muncul sebagai partai politik pahlawan. Di belakang panggung mereka setuju, di depan mereka bersikap sangat-sangat amat munafik saya kira," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya