Berita

Tangkapan layar politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong/Repro

Politik

Politikus Gerindra Sesalkan PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan Soal PPN 12 Persen

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 02:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan awal tahun depan disesalkan politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Bahkan Bahtra mengecam keras sikap dan pernyataan politik para politisi PDIP akhir-akhir ini, yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menurut legislator dapil Sulawesi Tenggara yang juga anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 itu, PDIP sedang memainkan drama politik untuk mencari simpati publik, dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal pengusul kenaikan PPN tersebut adalah PDIP. 


"PDIP terus mencari simpati rakyat, tapi lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu, dan Ketua Panja adalah kader mereka Dolfi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Desember 2024.

Bahtra menganggap, pernyataan dan sikap politik PDIP terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat.

"Sebuah sikap yang seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik," tuturnya.

"Mereka minta batalkan padahal pengusulnya mereka, dan bahkan Ketua Panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak, padahal pengusulnya adalah mereka?" kritik Bahtra.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo berani mengubah penerapan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah.

"Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo, karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk PDIP ketika itu," demikian Bahtra.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya