Kemenkum Akui Kepengurusan PMI Pimpinan JK, Agung Laksono Jangan Ganggu

Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla. 

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara langsung menyerahkan hasil kajian terkait dualisme kepemimpinan kepada Ketua Umum PMI terpilih, Jusuf Kalla.

Pengakuan ini sekaligus mengesahkan kepengurusan PMI hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum periode 2024-2029.

Menanggapi keputusan ini, mantan Sekretaris Jenderal PMI, Sudirman Said, menyatakan bahwa polemik terkait dualisme kepemimpinan telah selesai.

“Kepada sahabat-sahabat yang sempat menempuh jalan kurang elok di luar sana, mari kita bangun semangat fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan," kata Sudirman lewat akun X miliknya, Jumat 20 Desember 2024.

Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan fokus pada pelayanan kemanusiaan. PMI pun kini siap bekerja melayani masyarakat dengan pengurus baru yang telah dilantik. 

"Hentikan tindakan yang merusak kemuliaan gerakan kemanusiaan ini. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," tandas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tersebut.

Diketahui, Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Ia terpilih sebagai ketua umum periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Di sisi lain, Agung Laksono juga mengklaim sebagai Ketua Umum PMI versi Munas Tandingan. Sudirman Said menegaskan bahwa proses ini adalah ilegal.