Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Ketokohan Sudah Usang, Jokowi Sulit Bikin Parpol Sendiri

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usai dipecat sebagai kader oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden ke-7 RI Joko Widodo dimungkinkan membuat partai politik (parpol) sendiri. 

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, peluang Jokowi mendirikan partai politik sendiri setelah dipecat memang memiliki kemungkinan. 

"Kemungkinannya fifty-fifty Jokowi membangun partai sendiri," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 20 Desember 2024.


Salah satu pertimbangannya, Efriza memandang Jokowi dan keluarganya lebih prospek ke arah politik yang lebih baik jika menjadi anggota parpol lainnya.

"Sehingga bandul kuatnya adalah ia tak akan memilih mendirikan partai baru. Sebab, Bobby sudah di Gerindra dan Kaesang di PSI (Partai Solidaritas Indonesia)," tuturnya.

Oleh karena itu, Efriza menduga jika Jokowi mendirikan parpol baru bersama putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjabat Wakil Presiden, maka prosesnya tidak akan mudah. 

"Diyakini partai baru Jokowi membutuhkan biaya logistik yang besar, sulit bagi penyandang dana memilih mendukung partai besutan Jokowi ketika tokohnya Jokowi sudah usang nilainya untuk dijual, dan tak punya massa besar," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya