Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Erwin Aksa/Ist
Pengembangan industri bernilai tinggi, meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mempercepat pembangunan perumahan rakyat di Jakarta menjadi fokus Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Erwin Aksa.
Hal itu dikatakan Erwin saat bertemu langsung warga RW 10 Kelurahan Cengkareng Barat dan RW 16 Kelurahan Kapuk di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
Legislator asal Dapil Jakarta III ini menyoroti perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang.
Selain itu, Erwin juga menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Fokus utama adalah penguasaan bahasa asing seperti Inggris, China, dan Arab.
“Negara seperti Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja karena populasinya semakin menua. Indonesia memiliki tenaga kerja usia produktif, tetapi kita harus membekali mereka dengan keterampilan bahasa asing agar bisa bersaing,” ujar Erwin dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 18 Desember 2024.
“Jangan sampai kita kalah dengan Filipina yang sudah lebih dulu berinvestasi dalam pendidikan bahasa Inggris,” tambahnya.
Menurutnya, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dengan nilai tambah tinggi, seperti manufaktur teknologi dan pabrik handphone, yang mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di ibu kota.
“Saat ini, UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.067.381, lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi yang mencapai Rp5.343.430 dan Kabupaten Karawang sebesar Rp5.257.834. Hal ini karena industri bernilai tinggi banyak tumbuh di daerah tersebut, yang mampu memberikan upah lebih baik,” bebernya.
“Sementara itu, biaya hidup di Jakarta cukup tinggi, sehingga kita perlu mendorong investasi di sektor industri bernilai tambah untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas,” jelas dia.
Kader muda Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya mendukung program pembangunan perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Pemerintahan Pak Prabowo berfokus pada target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ini harus dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak aset bangunan peninggalan zaman Belanda yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa. Pemerintah daerah DKI Jakarta selama ini sudah banyak membangun rusun, tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan dari bank-bank lokal,” pungkasnya.
