Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Jurubicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP.

Dino menilai peristiwa ini sebagai bentuk "karma politik" atas tindakan Jokowi yang dianggap cuek atau membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Dino mengaitkan pemecatan tersebut dengan peristiwa di mana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, Moeldoko, berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jokowi dinilai bersikap pasif terhadap tindakan tersebut.


“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X, Selasa 17 Desember 2024.

Dino menegaskan bahwa Demokrat memilih tidak membalas tindakan tersebut meski telah memenangkan pertarungan hukum. Namun, ia menyebut bahwa karma tetap berjalan dengan caranya sendiri.

"Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader sebagai anggota partai. Keputusan pemecatan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai. Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya