Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Jurubicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP.

Dino menilai peristiwa ini sebagai bentuk "karma politik" atas tindakan Jokowi yang dianggap cuek atau membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Dino mengaitkan pemecatan tersebut dengan peristiwa di mana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, Moeldoko, berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jokowi dinilai bersikap pasif terhadap tindakan tersebut.


“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X, Selasa 17 Desember 2024.

Dino menegaskan bahwa Demokrat memilih tidak membalas tindakan tersebut meski telah memenangkan pertarungan hukum. Namun, ia menyebut bahwa karma tetap berjalan dengan caranya sendiri.

"Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader sebagai anggota partai. Keputusan pemecatan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai. Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya