Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Jurubicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP.

Dino menilai peristiwa ini sebagai bentuk "karma politik" atas tindakan Jokowi yang dianggap cuek atau membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Dino mengaitkan pemecatan tersebut dengan peristiwa di mana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, Moeldoko, berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jokowi dinilai bersikap pasif terhadap tindakan tersebut.


“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X, Selasa 17 Desember 2024.

Dino menegaskan bahwa Demokrat memilih tidak membalas tindakan tersebut meski telah memenangkan pertarungan hukum. Namun, ia menyebut bahwa karma tetap berjalan dengan caranya sendiri.

"Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader sebagai anggota partai. Keputusan pemecatan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai. Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya