Berita

Presiden RI ke 7 Joko Widodo/Ist

Politik

PPP Disarankan Pinang Jokowi Jadi Ketua Umum

SENIN, 16 DESEMBER 2024 | 20:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melakukan pergantian Ketua Umum yang kabarnya akan dibahas pada Muktamar X 2025 mendatang.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menyebut terdapat empat nama yang masuk bursa calon ketua umum, yaitu Sandiaga Uno, Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf, dan  Dudung Abdurachman.

Dibanding empat nama tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menyarankan PPP meminang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi ketua umum partai.


"Dibanding empat nama tersebut, PPP sebaiknya mempertimbangkan nama Joko Widodo yang saat ini potensial untuk memimpin partai,"kata Hensa kepada redaksi, Senin 16 Desember 2024.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menilai, PPP saat ini lebih membutuhkan sosok besar untuk bisa kembali ke DPR RI dan Jokowi adalah nama besar yang bisa mengembalikan PPP ke Senayan saat ini.

"Dengan nama besar pak Jokowi diharapkan PPP bisa kembali ke Senayan, lebih dari 4 persen (parliamentary threshold)," katanya.

Di sisi lain, PPP akan mendapatkan keuntungan lainnya jika meminang Jokowi sebagai ketua umum. Jika PPP mengajak Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang notabene putra sulung Jokowi, juga bisa ikut bergabung.

"Dan lagi-lagi, bila PPP meminang pak Jokowi, sangat mungkin juga Gibran juga akan masuk, bayangkan PPP nantinya memiliki kader yang jadi wakil presiden," pungkas Hensat.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya