Berita

Pilkada Serentak 2024/Ist

Politik

Pilkada Dipilih DPRD: Pertarungan Ketum Parpol Lawan Rakyat

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 11:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memicu polemik di masyarakat. 

Argumen efisiensi anggaran sering menjadi alasan pendukung usulan ini. Namun banyak pihak menilai gagasan ini berpotensi menggerus hak fundamental rakyat.

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto menegaskan bahwa alasan biaya tinggi Pilkada serentak tidak seharusnya menjadi dasar perubahan mekanisme. 


"Rakyat tidak pernah memprotes besarnya anggaran Pilkada selama manfaat demokrasi dirasakan. Justru, yang membuat rakyat marah adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merampas kekayaan negara," kata Sugiyanto kepada redaksi, Minggu 15 Desember 2024.

Pilkada serentak diperkirakan menelan biaya sekitar Rp30-35 triliun. Angka ini dianggap kecil jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

Dari total APBN tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp2.490,9 triliun, PNBP sebesar Rp513,6 triliun, dan utang negara Rp775,9 triliun.

Sugiyanto menyoroti bahwa bila kekayaan alam Indonesia dikelola dengan baik, biaya Pilkada serentak tidak akan menjadi beban besar. 

"Memunculkan gagasan untuk mengubah mekanisme Pilkada menjadi dipilih DPRD tidak hanya menggeser kedaulatan rakyat, tetapi juga mungkin dapat dianggap sebagai bentuk “perang” para ketum partai terhadap rakyat," kata Sugiyanto.

Jika usulan ini disahkan hanya melalui revisi UU Pilkada tanpa menyentuh UUD 1945, Sugiyanto menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap prinsip dasar demokrasi.

"Apakah rakyat hanya akan pasrah menerima keputusan ini, atau akan melawan demi mempertahankan kedaulatan mereka?" pungkas Sugiyanto.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya