Berita

Akademisi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto/RMOLJabar

Politik

Prof Sugianto Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 04:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan walikota, kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah satunya adalah akademisi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Sugianto, yang menilai anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu legislatif sudah mewakili aspirasi masyarakat, sehingga mereka layak menentukan kepala daerah.

“Saya sependapat dengan inovasi Presiden Prabowo agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD kabupaten dan kota,” ujar Prof. Sugianto kepada RMOLJabar, Jumat 13 Desember 2024.

Untuk jabatan gubernur, Prof Sugianto berpendapat, posisi tersebut sebaiknya diangkat langsung presiden. Sebab, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi.

“DPRD sebagai representasi rakyat, karena anggotanya dipilih dalam pemilu legislatif, tentu bisa dipercaya memilih bupati dan wali kota,” tambahnya.

Ia juga mengusulkan agar para ketua umum partai politik segera merumuskan perubahan regulasi guna mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Dengan sistem ini, Prof Sugianto percaya praktik politik uang yang kerap terjadi saat pilkada dapat ditekan.

“Kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Para calon kepala daerah menghabiskan dana politik hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Akibatnya, setelah terpilih, mereka berusaha mengembalikan biaya politik tersebut, yang berpotensi memicu praktik korupsi,” tegasnya.

Prof Sugianto juga mendesak para ketua umum partai politik untuk segera memerintahkan anggota legislatif mereka merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

“Masif korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah,” tegas pakar hukum tata negara tersebut. 

Presiden Prabowo sendiri mengutarakan usulan tersebut dalam sambutannya pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Kabupaten Bogor, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. Dalam pidatonya, ia menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia saat ini dan pentingnya memperbaiki sistem demokrasi.

“Demokrasi yang kita jalankan memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki bersama-sama. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” kata Prabowo.

Populer

KPK Sita Mobil Mercy Rp2,3 Miliar dari Seorang Guru Spiritual

Selasa, 21 Januari 2025 | 21:11

Pengacara Gus Yasin Nyaris Pingsan Dikeroyok Belasan Debt Collector

Selasa, 14 Januari 2025 | 05:19

SP: Periksa Semua Pendukung Pemagaran Laut Termasuk Pejabat ATR Tangerang dan Banten

Minggu, 19 Januari 2025 | 22:46

IKN Mangkraknya Lebih Spektakuler Dibanding Hambalang

Kamis, 16 Januari 2025 | 03:42

KPK Didesak Proses Laporan Dugaan Keterlibatan Jampidsus Terkait Lelang Aset Rampasan

Senin, 20 Januari 2025 | 18:31

Beredar Dugaan Ada Perseteruan Intel di Balik Penemuan Jasad Pensiunan BIN

Selasa, 14 Januari 2025 | 18:30

KPK Panggil Almarhum Viryan sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

Senin, 20 Januari 2025 | 14:08

UPDATE

Koordinasi Polri - CPIB Singapura Buahkan Hasil, Paulus Tannos Ditangkap

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:36

Ini Arahan Megawati untuk 3.214 Anggota DPRD Fraksi PDIP

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:33

Warga Citra Garden Apresiasi Kualitas Air PAM Jaya

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:29

Zakat Berdayakan 2.104 Petani

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:27

Waspada Daerah Bencana Jelang Libur Panjang

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:22

Dua Program Ini Efektif Bikin Tingkat Kepuasan ke Prabowo-Gibran di Atas 80 Persen

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:05

Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Butuh Strategi dan Diplomasi Efektif

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:59

Volume Sampah Kota Medan Bisa Hasilkan 50 MW Listrik

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:52

Rupiah Anjlok 4,34 Persen, Sri Mulyani Sebut Masih Lebih Baik dari Mata Uang Lain

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:48

Bocoran Legislator Golkar, Panja RUU BUMN Akan Segera Rampung

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:45

Selengkapnya