Berita

Jumpa pers pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait update data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Serentak 2024, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024/RMOL

Politik

Rekap Suara KPU di Sejumlah Wilayah Papua Ditolak

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 01:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, mendapat penolakan di sejumlah daerah pemilihan di wilayah Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers tentang update capaian rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.

"Di beberapa daerah memang ada tantangan rekapitulasi tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, di antaranya adalah persoalan keamanan dan dinamika lokal," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu.

Adapun batas akhir tahapan rekapitulasi suara yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga kabupaten/kota dan/atau provinsi, adalah 16 Desember 2024.

"Sampai hari ini kami masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan teman-teman, terutama di beberapa provinsi yang sebagaimana sudah tadi ada beberapa provinsi yang disebutkan," imbuhnya.

Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI itu menyebutkan, beberapa wilayah di Papua yang mengalami hambatan dalam proses rekap suara tidak begitu banyak. 

"Pertama di Provinsi Papua, itu ada Kabupaten Mamberamo Raya juga Jayapura yang masih menyisakan beberapa distrik. Sebenarnya sudah rekap, tapi ada beberapa distrik yang masih disoal," paparnya.

"Informasinya, misalnya (di) Mamberamo Raya masih ada satu distrik yang belum sinkron, dan kemudian belum disepakati untuk lanjutan rekapnya," sambungnya.

Selain di Papua induk, Afif juga menyebutkan hambatan rekap suara Pilkada 2024 yang terjadi di beberapa daerah otonomi baru (DOB) Papua.

"Di daerah Papua Pegunungan, ada dua kabupaten yang belum, yaitu Lanny Jaya dan Tolikara. Sebagaimana kita tahu tantangan masalah keamanan di sana masih berlangsung," ucapnya.

"Kemudian yang ketiga di daerah Papua Tengah yaitu (ada) tiga, kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai," tandas Afif. 

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Cuma Rebut 1 Gelar dari 4 Turnamen, Ini Catatan PBSI

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:37

Anggaran Dipangkas Belasan Triliun, Menag: Jangan Takut!

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:31

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,03 Persen Sepanjang 2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:23

Aset Raib ID Food Ancam Asta Cita Prabowo

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:13

Persoalkan Penetapan Tersangka, Tim Hukum Hasto Ungkap Sprindik Bocor

Rabu, 05 Februari 2025 | 13:10

Setelah Identifikasi, Jasa Raharja Pastikan Salurkan Santunan Kecelakaan GTO Ciawi

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:59

Truk Pengangkut Galon Kecelakaan, Saham Induk Aqua Anjlok Merosot 1,65 Persen

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:57

Komisi V DPR Minta Polisi Investigasi Perusahaan Aqua

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:51

Partai Buruh Geruduk Kantor Bahlil Protes LPG 3 Kg Langka

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:41

DPR Siap Bikin Panja Imbas Laka Maut Truk Galon Aqua

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30

Selengkapnya