Berita

Jumpa pers pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait update data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Serentak 2024, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024/RMOL

Politik

Rekap Suara KPU di Sejumlah Wilayah Papua Ditolak

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 01:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, mendapat penolakan di sejumlah daerah pemilihan di wilayah Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers tentang update capaian rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.

"Di beberapa daerah memang ada tantangan rekapitulasi tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, di antaranya adalah persoalan keamanan dan dinamika lokal," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu.

Adapun batas akhir tahapan rekapitulasi suara yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga kabupaten/kota dan/atau provinsi, adalah 16 Desember 2024.

"Sampai hari ini kami masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan teman-teman, terutama di beberapa provinsi yang sebagaimana sudah tadi ada beberapa provinsi yang disebutkan," imbuhnya.

Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI itu menyebutkan, beberapa wilayah di Papua yang mengalami hambatan dalam proses rekap suara tidak begitu banyak. 

"Pertama di Provinsi Papua, itu ada Kabupaten Mamberamo Raya juga Jayapura yang masih menyisakan beberapa distrik. Sebenarnya sudah rekap, tapi ada beberapa distrik yang masih disoal," paparnya.

"Informasinya, misalnya (di) Mamberamo Raya masih ada satu distrik yang belum sinkron, dan kemudian belum disepakati untuk lanjutan rekapnya," sambungnya.

Selain di Papua induk, Afif juga menyebutkan hambatan rekap suara Pilkada 2024 yang terjadi di beberapa daerah otonomi baru (DOB) Papua.

"Di daerah Papua Pegunungan, ada dua kabupaten yang belum, yaitu Lanny Jaya dan Tolikara. Sebagaimana kita tahu tantangan masalah keamanan di sana masih berlangsung," ucapnya.

"Kemudian yang ketiga di daerah Papua Tengah yaitu (ada) tiga, kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai," tandas Afif. 

Populer

KPK Sita Mobil Mercy Rp2,3 Miliar dari Seorang Guru Spiritual

Selasa, 21 Januari 2025 | 21:11

Pengacara Gus Yasin Nyaris Pingsan Dikeroyok Belasan Debt Collector

Selasa, 14 Januari 2025 | 05:19

SP: Periksa Semua Pendukung Pemagaran Laut Termasuk Pejabat ATR Tangerang dan Banten

Minggu, 19 Januari 2025 | 22:46

IKN Mangkraknya Lebih Spektakuler Dibanding Hambalang

Kamis, 16 Januari 2025 | 03:42

KPK Didesak Proses Laporan Dugaan Keterlibatan Jampidsus Terkait Lelang Aset Rampasan

Senin, 20 Januari 2025 | 18:31

Beredar Dugaan Ada Perseteruan Intel di Balik Penemuan Jasad Pensiunan BIN

Selasa, 14 Januari 2025 | 18:30

KPK Panggil Almarhum Viryan sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

Senin, 20 Januari 2025 | 14:08

UPDATE

Koordinasi Polri - CPIB Singapura Buahkan Hasil, Paulus Tannos Ditangkap

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:36

Ini Arahan Megawati untuk 3.214 Anggota DPRD Fraksi PDIP

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:33

Warga Citra Garden Apresiasi Kualitas Air PAM Jaya

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:29

Zakat Berdayakan 2.104 Petani

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:27

Waspada Daerah Bencana Jelang Libur Panjang

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:22

Dua Program Ini Efektif Bikin Tingkat Kepuasan ke Prabowo-Gibran di Atas 80 Persen

Jumat, 24 Januari 2025 | 21:05

Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Butuh Strategi dan Diplomasi Efektif

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:59

Volume Sampah Kota Medan Bisa Hasilkan 50 MW Listrik

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:52

Rupiah Anjlok 4,34 Persen, Sri Mulyani Sebut Masih Lebih Baik dari Mata Uang Lain

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:48

Bocoran Legislator Golkar, Panja RUU BUMN Akan Segera Rampung

Jumat, 24 Januari 2025 | 20:45

Selengkapnya